PBB di Bawah Rp100 Ribu Gratis Mulai 2027, Tunggakan Lama di Medan Diskon 50 Persen


MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyiapkan program stimulus ekonomi berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 serta diskon tunggakan 50 persen bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun. Kebijakan ini diperkirakan menyasar 61.376 objek wajib pajak di Kota Medan.
“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
Berlaku Otomatis Tanpa Pengajuan
Skema pembebasan PBB-P2 Tahun 2027 dirancang agar mudah diakses warga tanpa birokrasi tambahan:
Tanpa permohonan: Keringanan berlaku otomatis tanpa pengajuan dari wajib pajak.
Pencatatan digital: Nilai ketetapan nol rupiah langsung tercatat di sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT).
Sasaran utama: Pemilik rumah dan tanah berukuran kecil dengan rata-rata ketetapan PBB sekitar Rp63.000 per tahun.
Berdasarkan data Bapenda, total nilai PBB yang dibebaskan dalam program ini mencapai Rp3,85 miliar.
Diskon Tunggakan hingga Akhir 2027
Selain menggratiskan ketetapan tahun 2027, Pemko Medan memberikan keringanan untuk tunggakan PBB-P2 Tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Wajib pajak mendapat potongan 50 persen dari pokok pajak sekaligus penghapusan sanksi dan denda, dengan syarat melunasi tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.
Dalam keterangan yang disampaikan bersama Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, Kaban Bapenda M Agha Novrian, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Kasat Pol PP M Yunus, Kabag Tapem Rudy Asriandy, dan Kabag Prokopim Arafat Syam, Rico menyebut stimulus ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat—khususnya kelompok ekonomi yang membutuhkan—sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah.
Dorong PAD Lewat Digitalisasi
Meski memberikan insentif, Rico menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas. Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan daerah serta mencegah kebocoran pajak.
Dari sisi wilayah, penerima manfaat terbanyak tercatat di Kecamatan Medan Labuhan (12.829 objek pajak) dan Medan Belawan (10.109 objek pajak), disusul Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Marelan.(id96)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda