PDI Perjuangan Soroti Anggaran Kesehatan Turun, RS Milik Pemko Minim Dokter Spesialis

MEDAN (Waspada.id): Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan menyoroti penurunan anggaran urusan kesehatan dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Pemko Medan juga diminta serius membenahi pelayanan kesehatan, termasuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah kota.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, dalam pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan P-APBD Kota Medan 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9).

Paul mengatakan, anggaran urusan kesehatan turun dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun setelah perubahan. Menurutnya, penurunan tersebut menunjukkan perhatian terhadap sektor kesehatan perlu ditingkatkan.

“Termasuk pelayanan RS dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan secara serius, terutama pengisian dokter spesialis,” tegasnya.

Selain dokter spesialis, Paul menyoroti masih minimnya tenaga medis, peralatan kesehatan dan fasilitas pelayanan di sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Fraksi PDI Perjuangan juga menerima aspirasi masyarakat terkait disiplin waktu tenaga medis dan dokter yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Distribusi obat dan alat kesehatan ke Puskesmas juga disebut kerap mengalami keterlambatan.

“Kami meminta Wali Kota Medan tetap konsisten melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh terhadap unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemko Medan,” ujarnya.

Paul juga meminta Pemko Medan memberi perhatian serius terhadap pencegahan dan penanganan stunting, khususnya di kawasan Medan Utara. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara dini dan berkelanjutan.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemko Medan segera melakukan renovasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, terutama bangunan Puskesmas dan Pustu yang kondisinya membutuhkan pembenahan.

Di sisi lain, Paul menilai pembangunan Kota Medan dalam tiga tahun terakhir, 2024-2026, masih stagnan. Kondisi itu antara lain terlihat dari menurunnya daya beli masyarakat, terbatasnya lapangan kerja baru serta rendahnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kota Medan.

“Angka kemiskinan meningkat, dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah,” katanya.

Menurut Paul, Pemko Medan perlu lebih fokus dan konsisten dalam mengelola sumber daya keuangan agar penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan pembangunan berkelanjutan. (wsp.id)