PDIP: Penghargaan Pemuda Harus Berbasis Prestasi


MEDAN (Waspada.id) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara meminta Ranperda tentang Kepemudaan mengatur sistem pembinaan dan pemberian penghargaan kepada generasi muda berdasarkan prestasi, kompetensi, dan kemampuan, bukan karena kedekatan maupun nepotisme.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Jonatan Tarigan, Kamis (19/11), menanggapi pendapat Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda inisiatif DPRD Sumut tentang Kepemudaan dalam rapat paripurna, Rabu (18/11).
Jonatan mengatakan, regulasi tersebut harus mampu melahirkan generasi muda yang berkarakter, mandiri, kreatif, berprestasi, serta memiliki wawasan kebangsaan.
Menurutnya, pendataan dan penetapan pemuda berprestasi harus memiliki kriteria serta standar penilaian yang jelas dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, penghargaan diberikan secara objektif berdasarkan kemampuan dan pencapaian, bukan kepentingan tertentu.
Fraksi PDIP juga mendorong adanya pengaturan monitoring pemuda berprestasi dan pemberian apresiasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya.
Selain itu, Ranperda Kepemudaan diharapkan mengakomodasi penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pembentukan sentra kreativitas pemuda di setiap kabupaten/kota, serta pengaturan batasan usia pemuda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Langkat-Binjai tersebut menilai, Sumatera Utara membutuhkan regulasi kepemudaan yang tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga membuka kesempatan luas bagi generasi muda untuk berinovasi dan mengambil peran dalam pembangunan daerah.
Untuk itu, Fraksi PDIP meminta pembahasan Ranperda melibatkan organisasi kepemudaan secara luas melalui konsultasi publik. Pelibatan tersebut dinilai penting agar aturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi generasi muda.
Di sisi lain, Fraksi PDIP menyepakati penyempurnaan Ranperda sesuai masukan Gubernur Sumut, termasuk penyesuaian dasar hukum, ketentuan perundang-undangan, dan teknik penyusunan produk hukum daerah.
"Regulasi kepemudaan memiliki urgensi strategis. Ini bukan sekadar instrumen administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara," ujar Jonatan.
Dengan sejumlah penyempurnaan tersebut, Fraksi PDIP mendukung Ranperda Kepemudaan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan mengedepankan prinsip demokratis dan melibatkan seluruh elemen kepemudaan.
Jonatan berharap Perda Kepemudaan nantinya dapat menjadi acuan bagi kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam membangun sistem pembinaan generasi muda yang terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan pemuda. (wsp.id)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda