Pematangsiantar Raih Nominasi TPAKD Award 2026 Wilayah Sumatera

PEMATANGSIANTAR (Waspada.id): Wali Kota Wesly Silalahi menerima penghargaan Kota Pematangsiantar sebagai Nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award Tahun 2026. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tito Karnavian, di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pematangsiantar bersama Kota Metro (Provinsi Lampung) dan Kota Jambi (Provinsi Jambi) merupakan tiga besar TPAKD Terbaik Tingkat Kota untuk Wilayah Sumatera. Kegiatan itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan masyarakat.

Wesly dalam keterangannya menyampaikan pihaknya menyambut baik capaian TPAKD Pematangsiantar yang masuk nominasi. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program perluasan akses keuangan yang inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Masuknya kita dalam tiga nominasi TPAKD Award merupakan capaian yang patut disyukuri. Ini menjadi motivasi bagi Pemko Pematangsiantar untuk terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Wesly, Minggu (25/10/2026).

Dikatakan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas TPAKD Tahun 2026 memberikan penegasan bahwa akses keuangan harus menghasilkan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, memperkuat daya beli keluarga, serta membuka peluang usaha dan pembiayaan produktif.

"Kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kita harus memastikan berbagai program perluasan akses keuangan benar-benar membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Inilah semangat yang harus kita implementasikan melalui program TPAKD di Pematangsiantar," katanya.

Wesly bilang, penguatan TPAKD ke depan akan diarahkan pada program yang sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Prioritas tersebut meliputi perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta edukasi keuangan bagi pelajar, generasi muda, dan masyarakat.

Pemko Pematangsiantar, sebutnya, akan mendorong agar program TPAKD tidak hanya berfokus pada kegiatan sosialisasi dan edukasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, pengembangan kemitraan usaha, serta pemantauan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.

"Berapa banyak pelaku UMKM yang semakin mudah mengakses pembiayaan, berapa banyak masyarakat yang mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik, serta sejauh mana program tersebut membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, kita membutuhkan program yang terukur, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Wesly turut menyampaikan apresiasi kepada OJK, Bank Indonesia (BI), lembaga jasa keuangan, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program TPAKD Pematangsiantar. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

"Kita ingin TPAKD menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, mendorong UMKM naik kelas, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pematangsiantar secara berkelanjutan," kata Wesly mengakhiri.

Di mana sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan penyelenggaraan Rakornas TPAKD mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, perkembangan terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan Friderica, tingkat literasi keuangan pada 2026 telah mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan Indonesia melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Ia menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian yang patut dihargai.

Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD di seluruh daerah. Dia turut menyoroti keberadaan perwakilan penerima manfaat dari beragam kelompok masyarakat. Kehadiran mereka menggambarkan jangkauan akses keuangan yang menyentuh berbagai sektor pekerjaan dan kegiatan masyarakat. (Ata/ril)