Pemerataan Anggaran Pendidikan: Ahmad Darwis Minta Pemprovsu  Tak Hanya Fokus Di Nias

MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Darwis, menyoroti kebijakan pemerataan anggaran pendidikan yang saat ini menjadikan Kepulauan Nias sebagai fokus utama. Ia mengingatkan pemerintah daerah bahwa keadilan anggaran harus dirasakan merata oleh seluruh wilayah yang memiliki karakteristik serupa.

"Wilayah 3T itu bukan hanya Nias, tetapi juga daerah lain seperti Asahan dan lainnya, sehingga perlu mendapat perhatian yang sama pula," tegas Ahmad Darwis saat memberikan keterangan di Medan, Jumat (28/8).

Anggota Komisi E DPRD Sumut ini menekankan bahwa pembenahan infrastruktur, peningkatan mutu guru, dan penyaluran fasilitas penunjang pendidikan digital harus menyisir setiap sudut daerah tertinggal tanpa tebang pilih. Langkah ini krusial agar target pengentasan ketimpangan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara dapat tercapai secara serentak.

Ahmad Darwis memaparkan bahwa beberapa sekolah di pelosok Kabupaten Asahan dan wilayah pesisir timur Sumatera Utara masih menghadapi kendala klasik yang serupa dengan Nias. Masalah mulai dari ruang kelas yang lapuk dimakan usia, minimnya fasilitas sanitasi yang layak, hingga keterbatasan akses internet penunjang asesmen nasional masih menjadi rapor merah yang perlu segera dituntaskan.

Oleh karena itu, Komisi E mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pemetaan ulang (mapping) data pokok pendidikan secara berkala dan objektif. Menurutnya, alokasi dana bantuan operasional maupun pembenahan fisik sekolah harus berbasis pada tingkat kerusakan dan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar berdasarkan kedekatan geografis atau popularitas isu wilayah tertentu.

Fraksi PKS berharap komitmen anggaran pendidikan yang menyentuh angka miliaran rupiah pada tahun anggaran berjalan ini dapat dievaluasi secara ketat oleh legislatif. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh wilayah pinggiran Sumatera Utara secara merata.

Lebih lanjut, legislator PKS ini juga menyoroti nasib para guru honorer dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah pedalaman non-Nias. Ia menilai, mereka yang mengabdi di garis depan wilayah pinggiran Asahan dan sekitarnya juga berhak mendapatkan insentif tambahan serta pelatihan kompetensi yang setara guna menunjang efektivitas kegiatan belajar mengajar di kelas.

Menutup keterangannya, Ahmad Darwis menegaskan bahwa pemerataan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak boleh ditunda demi mewujudkan target Indonesia Emas. Ia berharap koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat diperkuat agar sinkronisasi program penuntasan wilayah 3T di Sumatera Utara berjalan lebih akseleratif dan inklusif. (Id143)