Pemerintah Aceh Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Pj. Sekda Pimpin Apel Gelar Pasukan dan Peralatan

ACEH BESAR (Waspada.id): Pemerintah Aceh memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi melalui Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan Tahun 2026. Apel tersebut dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, selaku inspektur upacara, di Lapangan Gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Senin (26/10/2026).

Apel tersebut diikuti 145 personel dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, Dinas Kesehatan, dan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Kegiatan ini turut dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Apel ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekda Aceh, Taufik, menyampaikan sambutan Gubernur Aceh yang menekankan bahwa apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata komitmen dalam memastikan kesiapan seluruh unsur penanggulangan bencana.

“Apel dan gelar peralatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen memastikan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini melalui perencanaan, latihan, dan kerja sama berkelanjutan,” demikian pesan Gubernur Aceh yang dibacakan Pj. Sekda.

Gubernur Aceh juga mengingatkan bahwa kondisi geografis Aceh yang beragam menghadirkan risiko berbagai jenis bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, serta gempa bumi.

Oleh karena itu, langkah mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus terus diperkuat agar masyarakat dan seluruh unsur terkait lebih siap menghadapi keadaan darurat.

Berdasarkan informasi dan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagaimana tercantum dalam sambutan Gubernur Aceh, kewaspadaan perlu ditingkatkan menjelang puncak musim hujan pada November 2026.

Intensitas hujan sebesar 62,5 persen diperkirakan terjadi pada 10 Zona Musim (ZOM) pada November 2026, meningkat dibandingkan Oktober 2026 yang tercatat pada satu ZOM atau 6,25 persen. Sementara itu, pada Desember 2026, intensitas hujan sebesar 31,25 persen diperkirakan terjadi pada lima ZOM.

Kondisi tersebut menuntut seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat langkah antisipasi, serta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor. Terlebih, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih berlangsung di sejumlah lokasi.

Normalisasi sungai yang belum tuntas, masyarakat yang masih menempati hunian sementara, serta akses jalan dan jembatan yang rawan dilalui perlu menjadi perhatian bersama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Melalui sambutannya, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh unsur terkait untuk memastikan personel yang bertugas memiliki disiplin, keterampilan, serta pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Kesiapan peralatan dan logistik, termasuk kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan evakuasi, sarana kesehatan, perahu, dan alat berat, juga harus diperiksa secara menyeluruh.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat di daerah, BNPB, Basarnas, TNI/Polri, BPBA, BPBD kabupaten/kota, serta unsur terkait lainnya perlu diperkuat melalui pemetaan wilayah rawan, pembagian tugas yang jelas, dan mekanisme pengerahan sumber daya secara cepat dan terpadu.

Upaya pengurangan risiko bencana juga perlu dilakukan melalui pembersihan drainase, gorong-gorong, pintu air, dan alur sungai, serta pemeriksaan titik rawan banjir dan longsor, termasuk akses jalan dan jembatan.

Personel dan peralatan harus ditempatkan di lokasi strategis berdasarkan peta risiko dan kebutuhan lapangan agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi keadaan darurat.

Gubernur Aceh turut menekankan pentingnya pemantauan cuaca dan penyebarluasan peringatan dini berdasarkan informasi resmi BMKG. Informasi tersebut harus segera diteruskan kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di bantaran sungai, kawasan lereng, dan wilayah rawan bencana. Edukasi mengenai tanda bahaya, jalur evakuasi, serta lokasi pengungsian juga perlu ditingkatkan.

Di samping itu, pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan posko penanggulangan bencana dan rencana kontingensi siap dioperasikan. Rencana tersebut harus mencakup skenario bencana, kebutuhan sumber daya, pembagian tugas, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta sistem komando dan koordinasi yang jelas.

Keselamatan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang masih tinggal di hunian sementara, harus menjadi prioritas. Kesiapan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan, air bersih, pangan, dan sanitasi, perlu dipastikan apabila kondisi memburuk.

Gubernur Aceh juga meminta agar kesiapan dan kondisi lapangan dievaluasi secara berkala. Setiap kendala maupun kebutuhan mendesak harus segera ditindaklanjuti sehingga hasil apel benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata.

“Lebih baik kita bersiap menghadapi bencana yang tidak terjadi daripada tidak siap ketika bencana benar-benar terjadi,” demikian penegasan Gubernur Aceh. (id67)