Pemerintah Akan Uji Coba Bansos Tunai 2027

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai yang rencananya mulai diuji coba pada kuartal I-II 2027.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan penyempurnaan data penerima agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Pemutakhiran data tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026. Setelah itu, pemerintah akan mulai menguji mekanisme penyaluran bansos tunai pada awal 2027.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

Luhut menjelaskan, skema baru bansos nantinya akan diarahkan dalam bentuk transfer tunai. Namun, pemerintah tetap menyiapkan mekanisme pengawasan agar bantuan digunakan sesuai tujuan.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penggunaan kupon sehingga dana bantuan hanya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.

Bantuan Diperkirakan Rp5,4 Juta per Keluarga

Mengenai besaran bantuan, Luhut menyebut pemerintah masih melakukan perhitungan. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga.

Namun, nominal tersebut belum final karena masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya.

Data Penerima Terintegrasi Dukcapil

Pemerintah juga mengembangkan sistem digital untuk memperbaiki akurasi data penerima bansos.

Data penerima akan diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Tak hanya mengandalkan pemutakhiran data, proses verifikasi juga akan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.

Masyarakat yang memenuhi kriteria nantinya akan mendapatkan bantuan melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.

Sementara itu, warga yang merasa berhak menerima bansos tetapi belum tercatat dalam data penerima akan diberi kesempatan mengajukan sanggah.

“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.

Uji Coba Jadi Tahap Evaluasi

Pemerintah menilai pembaruan data menjadi kunci untuk memperbaiki penyaluran bansos. Integrasi data diharapkan dapat menekan kesalahan dalam menentukan penerima bantuan.

Uji coba pada kuartal I-II 2027 nantinya tidak hanya menguji mekanisme penyaluran, tetapi juga proses verifikasi penerima dan penggunaan bantuan.

Tahapan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah sebelum skema baru diterapkan secara lebih luas.

Dengan mekanisme yang tengah disiapkan, pemerintah ingin memastikan bansos benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria sekaligus digunakan untuk kebutuhan yang menjadi tujuan program.

Besaran bantuan dan mekanisme final penyaluran masih menunggu keputusan pemerintah, termasuk keputusan Presiden Prabowo Subianto. (Lip6)