Pemerintah Bentuk 6 Desk Investasi, Hambatan Investor di Medan dan Daerah Lain Bakal Dipangkas

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah memperluas upaya percepatan investasi di daerah dengan membentuk enam desk investasi di sejumlah wilayah strategis. Fasilitas ini disiapkan untuk memangkas berbagai hambatan yang dihadapi investor, mempercepat proses perizinan, sekaligus mendorong realisasi investasi di daerah.

Enam lokasi yang menjadi sasaran pembentukan desk investasi tersebut meliputi Batam, Kepulauan Riau; Denpasar, Bali; Medan, Sumatera Utara; Semarang, Jawa Tengah; Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, desk investasi menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat iklim investasi.

“Desk investasi ini adalah program perpanjangan tangan kami di daerah untuk melakukan penguraian terhadap berbagai macam hambatan yang berkaitan dengan iklim investasi,” ujar dia dilansir dari Antara, Senin (9/11/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk desk investasi di Batam dan Denpasar. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai memberikan dampak terhadap penyelesaian hambatan investasi serta memperkuat koordinasi pelayanan perizinan di kedua wilayah.

"Dan memang efektivitas desk investasi yang kami lakukan ini sangat signifikan. Di Kota Batam saat ini (percepatan realisasi investasi) sudah naik 2-3 kali lipat," kata Todotua.

Melalui program ini, pemerintah ingin memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha sehingga berbagai kendala yang menghambat masuknya investasi dapat ditangani lebih cepat.

Medan Jadi Salah Satu Pusat Desk Investasi

Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan fasilitas desk investasi. Di Medan, fasilitas tersebut berkantor di kawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk mempermudah koordinasi pelayanan sekaligus penyelesaian berbagai kendala investasi.

Todotua menjelaskan, desk investasi juga memiliki peran dalam mengoptimalkan konsolidasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut melibatkan 38 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

“Sehingga kami turun, harapannya Sumatera Utara ini kita bisa melaksanakan konsolidasi pelayanan perizinan yang jauh lebih baik ke depannya. Dan juga persoalan-persoalan bottlenecking investasi yang ada di Sumatera Utara itu kita bisa urai dan bisa kita lakukan dengan cepat,” ujarnya.

Selain mempercepat penyelesaian perizinan, desk investasi juga akan membantu memetakan potensi investasi di masing-masing daerah. Langkah ini diharapkan membuat koordinasi antara investor, calon investor, pelaku usaha, dan pemerintah daerah berjalan lebih efektif.

“Harapannya desk investasi ini bisa merupakan suatu wadah koordinasi yang lebih taktis lagi ke depan antara kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga para pelaku usaha,” katanya.

Dengan pembentukan enam desk investasi tersebut, pemerintah berharap berbagai hambatan yang selama ini dihadapi investor dapat diurai lebih cepat. Perbaikan koordinasi dan pelayanan perizinan diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. (Lip6)