Pemerintah Hadapi Tantangan Berat Pertahankan Harga BBM Subsidi

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus US$100 per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku tengah mencari berbagai cara agar harga BBM subsidi tetap terjaga. Pemerintah bahkan memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026, meski kondisi pasar minyak dunia terus bergejolak.

Bahlil mengatakan pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak dunia yang sempat melonjak di atas US$100 per barel akibat ketegangan geopolitik global.

Namun, di tengah tekanan tersebut, pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi di dalam negeri.

"Sampai dengan sekarang, alhamdulillah kita sudah komit untuk harga BBM subsidi sampai dengan 31 Desember 2026. Berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan," kata Bahlil dalam acara InTechSEA 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Beban Subsidi Makin Berat

Komitmen mempertahankan harga BBM subsidi tentu bukan tanpa konsekuensi. Negara harus menanggung beban subsidi yang berpotensi membesar ketika harga minyak mentah dunia bergerak jauh di atas asumsi pemerintah.

Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah ditetapkan sebesar US$70 per barel. Sementara itu, harga minyak dunia sempat melampaui US$100 per barel.

Artinya, terdapat selisih harga yang cukup besar antara asumsi APBN dan kondisi pasar global saat ini. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi energi, termasuk BBM dan LPG.

Meski demikian, jika dihitung sepanjang Januari hingga September 2026, rata-rata harga acuan minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) masih berada di kisaran US$85–90 per barel.

Bahlil menyadari pemerintah perlu mencari strategi agar lonjakan harga minyak global tidak langsung membebani masyarakat melalui kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Jadi bayangkan berapa beban subsidi kita. Kita harus putar otak untuk merumuskan kebijakan. Sekalipun terjadi kondisi global yang luar biasa, kepastian terhadap harga BBM di dalam negeri harus tetap kita jamin," ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi meski risiko terhadap anggaran negara meningkat. Tantangannya kini adalah mencari formula kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan terhadap keuangan negara hingga akhir 2026. (Lip6)