Pemerintah Kunci 6,46 Juta Hektare Sawah, Alih Fungsi Lahan Terancam Sanksi

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah memperketat perlindungan lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sebanyak 6,46 juta hektare lahan sawah telah diusulkan dan dikunci sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa luas lahan yang telah dikunci tersebut mencapai 87,98% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional.

Kebijakan ini merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026.

"Kita ambil keputusan nomor satu, secara nasional sudah 87,98% yang dikunci," ujar Zulkifli saat memimpin rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026, usulan LP2B nasional mencapai 6.463.007 hektare dari total LBS Indonesia seluas 7.346.470 hektare.

Dari total 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67% telah memenuhi ketentuan minimal pemenuhan LP2B sebesar 87% terhadap LBS.

Meski demikian, pemerintah masih mencatat tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan target tersebut, yakni Riau sebesar 76,24%, Banten 84,73%, dan Papua 78,02%.

"Untuk tiga provinsi yang kurang, kita minta mereka segera melengkapi. Namun secara keputusan nasional, kita sudah ketok bahwa persentase yang ada saat ini sudah terkunci," tegas Zulkifli.

Audit 554 Ribu Hektare Lahan, Pelanggar Terancam Denda

Selain memperkuat perlindungan sawah melalui penetapan LP2B, pemerintah juga mulai menelusuri indikasi alih fungsi lahan pertanian seluas 554.615 hektare.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah menyepakati sinkronisasi peta LP2B dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Langkah ini dilakukan untuk menghasilkan satu pemetaan nasional yang utuh dan terintegrasi.

Sementara itu, indikasi alih fungsi sawah seluas 554.615 hektare akan ditelaah melalui audit komprehensif untuk memastikan status hukum lahan sekaligus menentukan sanksi finansial bagi pihak yang terbukti melanggar.

"Kami membentuk tim khusus untuk mengkaji keterlanjuran lahan seluas 554 ribu hektare tersebut. Kami periksa mana yang sudah berizin dan mana yang melanggar, untuk kemudian ditentukan nilai dendanya," tandas Zulkifli.

Target Perlindungan Sawah Dipercepat hingga 2026

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjelaskan bahwa pencapaian perlindungan sekitar 87% lahan sawah pada akhir 2026 berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan rencana strategis awal.

Sebelumnya, target agregat 87% sawah abadi dirancang tercapai secara bertahap hingga 2029. Pemerintah menetapkan target sebesar 78% pada 2026, meningkat menjadi 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.

"Pada Januari 2026, kita berangkat dari kondisi awal di mana penetapan LP2B berdasarkan RTRW Provinsi baru 68%.Bahkan jika mengacu pada RTRW Kabupaten pada awal 2026, hasil audit kita baru mencakup 41,72%," jelas Nusron.

Menurutnya, percepatan tersebut terwujud melalui kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Koordinasi lintas kementerian dan lembaga itu berhasil mendorong komitmen seluruh kepala daerah di Indonesia.

"Alhamdulillah, seluruh pimpinan kabupaten/kota memiliki komitmen kuat dan telah menandatangani Surat Keputusan (SK). Secara nasional, agregat pemenuhan kita sudah menembus 87,52%. Pekerjaan yang sejatinya ditargetkan selesai pada 2029, berhasil kita tuntaskan sepenuhnya di tahun 2026 ini," pungkas Nusron.

Dengan penguncian jutaan hektare lahan sawah tersebut, pemerintah berupaya memastikan lahan produktif tetap terjaga dan tidak terus tergerus alih fungsi. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi produksi pangan nasional. (Lip6)