Pemerintah Pusat Launching Pesantren Bebas Tuberkulosis di Deliserdang, 1,08 Juta Kasus TB Jadi Perhatian

BATANG KUIS (Waspada.id): Pemerintah pusat resmi meluncurkan Program Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Peluncuran program yang dirangkai dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) tersebut di gelar di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang, Rabu (4/11/26).

Launching ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, Wakil Menteri Agama Dr. Romo H. R. Muhammad Syafii, S.H, M.Hum, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ahmad Wiyagus, S.I.K, M.Si, M.M.

Peluncuran tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas deteksi dini, pencegahan, dan penanganan tuberkulosis di lingkungan pesantren melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta pengelola pondok pesantren.

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan menerima penghargaan atas pencapaian pelaksanaan Tracing Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Kemenkes di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kecamatan Batang Kuis, Rabu (4/11/26).(Waspada.id/syahril)

Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus dalam arahannya mengungkapkan, pemberantasan TB menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto mengingat Indonesia masih menghadapi beban kasus tuberkulosis yang sangat tinggi, bahkan menempati posisi kedua di dunia setelah India.

Ia menyebutkan, berdasarkan estimasi yang dipaparkan, terdapat sekitar 1.080.000 orang di Indonesia yang menderita TB. Karena itu, penanganannya tidak mungkin hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh sektor, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

"Pak Presiden secara khusus memanggil saya karena saya dokter spesialis paru. Beliau meminta agar saya membereskan persoalan TBC di Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama lintas sektoral," tegas dr. Benjamin.

Benjamin menjelaskan, pemerintah juga terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga saat ini, lebih dari 114 juta masyarakat Indonesia telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan menjadi langkah penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sehingga masyarakat tidak baru mengetahui penyakitnya ketika sudah memasuki kondisi yang lebih serius.

Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dalam program pesantren bebas TB diberikan secara gratis. Pemerintah akan memperluas pelaksanaannya ke berbagai pesantren di Indonesia, termasuk sejumlah pesantren di Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Target kita jelas, setiap kasus TBC harus ditemukan dan pasiennya mendapatkan pengobatan. Setiap pesantren juga harus menjadi lingkungan yang aman dari penularan tuberkulosis," paparnya. .

Untuk itu, Ia mengajak para santri tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga menjadi duta kesehatan dan penggerak gerakan Indonesia bebas TBC.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Dr. Romo H. R. Muhammad Syafii mengatakan, pesantren merupakan bagian penting dari sejarah dan wajah Indonesia. Menurutnya, kontribusi pesantren terhadap perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan bangsa tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Indonesia.

Romo Syafi'i menbahkan, pesantren harus mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah, termasuk dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi para santri.

Syafii juga menyebutkan, keberadaan sekitar 44 ribu pesantren dengan kurang lebih 11 juta santri dan 1,7 juta kiai merupakan potensi besar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Peningkatan status Direktorat Pesantren menjadi Direktorat Jenderal Pesantren merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap penguatan kelembagaan pesantren," sebutnya.

Ia berharap program pesantren bebas TB menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk memastikan para santri memperoleh perlindungan kesehatan yang layak.

"Pesantren adalah wajah Indonesia. Karena itu, menjaga kesehatan pesantren sama artinya dengan menjaga masa depan bangsa," ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ahmad Wiyagus dalam arahannya menyebutkan, pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk santri dan santriwati sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Ia merujuk Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan hak masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta tanggung jawab negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

Dijelaskan Wamendagri, pemerintah daerah harus memasukkan program penanggulangan tuberkulosis ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik RPJMD, RKPD, maupun rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dukungan penganggarannya.

"Walaupun pesantren berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, para santri tetap merupakan bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah," papar Ahmad Wiyagus.

Ia menambahkan, lingkungan pesantren yang memiliki pola kehidupan komunal, dengan santri tinggal, belajar, beribadah, dan beraktivitas bersama, membutuhkan pola pencegahan serta pengendalian penularan TB secara terencana.

Karena itu, tambahnya, Kemendagri mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan, Kementerian Agama, kecamatan, hingga pemerintah desa.

Wamendagri juga mengapresiasi Kabupaten Deliserdang yang telah membentuk hampir 50 persen desa siaga tuberkulosis sebagai bagian dari percepatan penanganan penyakit tersebut.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang diwakili Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) H. Surya dalam sambutan tertulisnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran tiga wakil menteri di Kabupaten Deli Serdang.

Gubsu mengatakan, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan beban kasus TB terbesar di Indonesia, yakni berada pada urutan keempat secara nasional.

Berdasarkan data yang disampaikan, estimasi kasus TB di Sumatera Utara pada 2026 mencapai 74.304 kasus dengan target penemuan sebesar 90 persen.

Namun, hingga 30 Oktober 2026, kasus yang berhasil ditemukan baru mencapai 43.976 kasus atau sekitar 59,2 persen.

"Angka ini mengingatkan kita bahwa masih diperlukan kerja lebih keras, terutama dalam memperluas pemeriksaan, menemukan penderita lebih awal, serta memastikan setiap pasien memperoleh pengobatan secara teratur sampai tuntas," demikian disampaikan dalam sambutan Gubernur Sumut seraya menambahkan, Santri yang sedang menjalani pengobatan tidak boleh dikucilkan atau kehilangan kesempatan untuk belajar dan beraktivitas.

Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag. dalam laporannya mengungkapkan bahwa persoalan kesehatan masih menjadi tantangan serius di lingkungan pesantren.

Dengan jumlah lebih dari 42 ribu pesantren dan sekitar 6,2 juta santri, menurutnya, belum banyak pesantren yang memiliki poliklinik atau klinik kesehatan dengan tenaga medis profesional.

Sebagian pesantren bahkan hanya memiliki pos kesehatan sederhana yang belum didukung dokter maupun tenaga kesehatan yang memadai.

Ia juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang ditemukan saat mengunjungi berbagai pesantren, mulai dari keterbatasan kamar tidur, kondisi tempat tinggal santri, hingga persoalan akses pelayanan kesehatan.

"Bahkan, terdapat santri yang mengalami sakit, tetapi kesulitan mendapatkan pelayanan di puskesmas atau rumah sakit karena perbedaan domisili dengan lokasi pesantren," ungkapnya.

Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar risiko penularan apabila santri yang sakit harus pulang ke kampung halaman menggunakan transportasi umum.

Karena itu, Basnang berharap adanya penguatan kerja sama lintas kementerian, termasuk kemungkinan penerbitan surat edaran Menteri Kesehatan agar puskesmas secara rutin memberikan penyuluhan kesehatan ke pesantren.

Ia mengusulkan, penyuluhan dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap dua pekan atau sebulan sekali, sehingga kesadaran menjaga kesehatan menjadi bagian dari budaya kehidupan santri.

"Harapan kami, peluncuran pesantren bebas tuberkulosis yang dimulai dari Pondok Pesantren Mawaridussalam ini dapat dilanjutkan dan diperluas ke pesantren-pesantren lain di seluruh Indonesia," harapnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam Drs. KH. Basron Sudarmanto, M.M. menyampaikan rasa syukur dan kehormatan karena lembaga pendidikan yang dipimpinnya dipercaya menjadi lokasi peluncuran program nasional pesantren bebas tuberkulosis sekaligus pelaksanaan CKG.

Ia menjelaskan, Pondok Pesantren Mawaridussalam berdiri pada 20 Februari 2010 di atas lahan seluas 10 hektare. Pendirian pesantren tersebut mendapat dukungan dan dorongan langsung dari almarhum Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Basron berharap, pelaksanaan program tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan perhatian terhadap kesehatan santri dan keberlangsungan pendidikan pesantren di Indonesia.

"Kami benar-benar bahagia dan merasa terhormat karena Pondok Pesantren Mawaridussalam dipilih menjadi tempat pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan harapan hidup masyarakat melalui Cek Kesehatan Gratis, sekaligus launching program pesantren bebas tuberkulosis," tuturnya.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mencapai eliminasi tuberkulosis pada 2030 dan mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, serta berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Bupati Deliserdang dr. H. Asri Ludin Tambunan turut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada ketiga wakil menteri yang hadir di Pondok Pesantren Mawaridussalam.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan CKG merupakan dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat dan lingkungan pondok pesantren.

Bupati mengatakan, program CKG juga telah mendorong masyarakat untuk semakin sadar terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dengan mendatangi puskesmas terdekat.

"Pemerintah Kabupaten Deliserdang berharap, seluruh hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat dapat terdata dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan," tuturnya.

Peluncuran program tersebut turut disaksikan secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, serta pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.

Turut dihadiri Kegiatan tersebut Ketua TP PKK Deliserdang Ny. Jelita Asri Ludin Tambunan, organisasi perangkat daerah terkait, Forkopimda , Forkopincam, kabag, para Camat, serta sejumlah pejabat ainya.(id.28/syahril)