Pemerintah Siapkan Bansos Baru untuk Kelompok Rentan, Usai Harga Pertamax NaikPemerintah Siapkan Bansos Baru untuk Kelompok Rentan, Usai Harga Pertamax NaikPemerintahSiapkanBansosBaruuntukKelompokRentan,UsaiHargaPertamaxNaik

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah mulai menyiapkan paket stimulus ekonomi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax yang kini dibanderol Rp16.250 per liter. Bantuan tersebut akan difokuskan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang dinilai paling terdampak oleh kenaikan biaya hidup.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah menyusun sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok berpenghasilan rendah.

Menurut Airlangga, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

"Ya pertama kan BBM yang kita pertahankan kan Pertalite dan B50 (biosolar)," ungkap Airlangga usai Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (15/6/2026) malam.

Ia menjelaskan stimulus yang sedang disiapkan akan menyasar kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 atau kategori miskin dan rentan miskin. Kelompok ini dinilai paling membutuhkan dukungan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi.

"Terus kemudian kita siapkan yang untuk kelas menengah kebawah, desil 4 ke bawah. Nah ini sedang dipersiapkan," jelas dia.

BLT Disiapkan untuk Masyarakat Bawah

Airlangga juga memberikan sinyal adanya program bantuan langsung tunai (BLT) yang tengah dipersiapkan pemerintah. Namun bantuan tersebut tidak akan diberikan kepada kelompok masyarakat kelas menengah.

"Kalau BLT yang bukan yang di menengah tetapi yang di bawah," tandasnya.

Sementara untuk kelompok kelas menengah, pemerintah menyiapkan stimulus dalam bentuk program yang mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan, salah satunya melalui program magang nasional.

"Kelas menengah salah satu program magang yang kita lagi dorong kembali di bulan Juni (2026)," katanya.

Kelas Menengah Terjepit Kenaikan Biaya Hidup

Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai kelompok kelas menengah saat ini menghadapi tekanan yang tidak ringan. Mereka tidak termasuk penerima bantuan sosial, tetapi harus menanggung berbagai kenaikan biaya hidup.

Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, menilai pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan, kenaikan harga BBM nonsubsidi, serta peningkatan suku bunga Bank Indonesia menjadi kombinasi tekanan yang membebani kelas menengah.

"Bagi pekerja komuter yang mengonsumsi 40-60 liter per bulan, pengeluaran tambahan dapat mencapai sekitar Rp 158 ribu-Rp 237 ribu per bulan," ujar Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kenaikan BI Rate menjadi 5,50 persen juga membuat biaya kredit rumah, kendaraan, dan usaha semakin mahal. Kondisi tersebut terjadi ketika inflasi masih berada di level 3,08 persen.

"Kelompok ini umumnya tidak menjadi penerima bantuan sosial, tetapi harus menanggung kenaikan biaya transportasi, pangan, cicilan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya," jelas Rizal.

"Akibatnya, konsumsi akan bergeser dari belanja sekunder seperti rekreasi, otomotif, dan elektronik menuju kebutuhan pokok, sehingga sektor ritel dan jasa berpotensi mengalami perlambatan," imbuhnya.

Risiko Penyusutan Kelas Menengah

Rizal mengingatkan bahwa tekanan berkepanjangan dapat memperbesar risiko penyusutan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia.

Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi dan suku bunga menciptakan tekanan ganda. Biaya mobilitas meningkat, sementara cicilan kredit juga berpotensi bertambah mahal.

"Jika tekanan ini berlangsung cukup lama, risiko penyusutan kelas menengah semakin besar karena banyak rumah tangga berada pada posisi rentan, yakni tidak cukup miskin untuk menerima bantuan tetapi juga belum memiliki bantalan keuangan yang kuat untuk menghadapi lonjakan biaya hidup," tutur dia.

Karena itu, Rizal mendorong pemerintah menghadirkan stimulus yang lebih berpihak kepada kelas menengah melalui pengurangan biaya hidup atau cost of living support, bukan sekadar bantuan tunai.

Beberapa opsi yang diusulkan antara lain peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemberian tax credit sementara bagi pekerja, subsidi transportasi publik untuk pekerja komuter, hingga subsidi bunga terbatas bagi KPR rumah pertama dan kredit UMKM produktif.

"Serta memberikan subsidi bunga secara terbatas untuk KPR rumah pertama dan kredit UMKM produktif," ucapnya.

Di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi dan suku bunga, langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akan menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan pertumbuhan konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor utama perekonomian nasional. (lip6)