Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp632 Triliun pada 2027, Manufaktur Terbesar

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menyiapkan fasilitas insentif perpajakan sekitar Rp632 triliun pada 2027, meningkat dibandingkan alokasi tahun ini yang mencapai Rp576 triliun. Sektor manufaktur diproyeksikan tetap menjadi penerima manfaat terbesar, seiring kebijakan pemerintah yang berupaya menjaga aktivitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, fasilitas insentif tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi perpajakan. Selain menjadi sumber penerimaan negara, kebijakan pajak juga diarahkan untuk memberikan ruang bagi dunia usaha dan rumah tangga agar aktivitas ekonomi terus bergerak.

"Berapa total pembebasan pajak yang telah kita lakukan? Saat ini Rp 576 triliun, untuk tahun depan kira-kira Rp 632 triliun," kata Suahasil dalam Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Menurut Suahasil, sektor manufaktur menjadi bidang usaha yang memperoleh fasilitas perpajakan terbesar. Dukungan tersebut diberikan melalui sejumlah skema, termasuk pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu, pengurangan pajak, dan fasilitas perpajakan lainnya.

"Manufaktur paling tinggi. Sebab, di situ ada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan tax holiday, tax allowance, hingga pengurangan pajak," tuturnya.

Berdasarkan data 2026, belanja perpajakan untuk sektor manufaktur mencapai Rp137,2 triliun. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Sektor pertanian menempati posisi kedua dengan belanja perpajakan Rp60,5 triliun. Berikutnya, sektor perdagangan mencapai Rp55,3 triliun, jasa lainnya Rp53,5 triliun, serta jasa keuangan dan asuransi sekitar Rp52,1 triliun.

Besarnya fasilitas perpajakan untuk manufaktur mencerminkan peran sektor tersebut dalam kebijakan insentif pemerintah. Melalui fasilitas pajak, pemerintah berupaya mendukung kegiatan usaha, mendorong investasi, dan menjaga keberlanjutan aktivitas produksi.

Pajak Tak Hanya untuk Mengisi Kas Negara

Suahasil menegaskan, kebijakan insentif perpajakan merupakan instrumen fiskal untuk mendukung perekonomian. Karena itu, fungsi pajak tidak semata-mata berorientasi pada penghimpunan penerimaan negara, tetapi juga memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi.

"Jadi, pajak bukan hanya menarik uang, tetapi juga memberikan insentif kepada perekonomian," tegasnya.

Sebelumnya, Suahasil juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak memungut seluruh potensi penerimaan pajak yang tersedia. Sebagian potensi tersebut sengaja tidak dihimpun karena dialokasikan sebagai insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha dan rumah tangga.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak memang diperlukan untuk memperkuat pendapatan negara. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan perpajakan terhadap kegiatan produksi, konsumsi, investasi, dan daya beli masyarakat.

"Sebenarnya kebijakan pajak bukan hanya soal mengumpulkan uang, tetapi juga memberikan insentif pajak. Kebijakan insentif ini ditujukan untuk membantu dunia usaha dan rumah tangga," ungkap Suahasil di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Ia menjelaskan, potensi penerimaan pajak Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 12% dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahun. Namun, pemerintah hanya menghimpun sekitar 10% dari PDB, sementara sebagian lainnya tidak dipungut sebagai bagian dari kebijakan insentif perpajakan.

"Setiap tahun, pemerintah tidak mengumpulkan pajak sekitar 2,2% dari PDB. Jadi, kalau tax ratio kita dibilang rendah di angka 10%, sesungguhnya yang bisa dikumpulkan itu mencapai 12%," jelasnya.

"Namun, 2% sengaja tidak dikumpulkan. Supaya apa? Supaya dana 2% ini terus beredar di tengah masyarakat sebagai bagian dari insentif perpajakan," tambah Suahasil.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan dukungan terhadap aktivitas ekonomi. Di satu sisi, pajak diperlukan untuk membiayai belanja negara dan pembangunan. Di sisi lain, fasilitas perpajakan diharapkan dapat mendorong investasi, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan rencana insentif perpajakan sekitar Rp632 triliun pada 2027, efektivitas penyaluran fasilitas tersebut akan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kebijakan fiskal mampu memberikan manfaat bagi dunia usaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (Lip6)