Pemkab Deliserdang Pertahankan BPHTB Gratis, Bidik Kemantapan Jalan 79 Persen di APBD 2027


LUBUKPAKAM (Waspada.id): Pemkab Deliserdang mempertahankan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan melanjutkan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada arah kebijakan APBD 2027.
Hingga saat ini, pembebasan BPHTB telah dinikmati 4.259 wajib pajak, sedangkan PBB-P2 gratis diberikan kepada 1.166 wajib pajak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Deliserdang, Dedi Maswardy, saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Deliserdang, Selasa (17/11/26).
Pemkab juga memperkuat validasi penerima bantuan lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil 1 hingga 5, serta mengintegrasikan data UMKM lewat aplikasi SADA-SADA (Satu Data Wirausaha Deliserdang) agar bantuan tepat sasaran.
Pada sektor infrastruktur, Pemkab menargetkan kemantapan jalan 79 persen dengan memprioritaskan ruas penghubung sentra pertanian, perikanan, kawasan industri, dan pusat ekonomi. Program lainnya mencakup Sampurna-Kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan stadion dan alun-alun kecamatan, pengendalian banjir, penambahan armada sampah, serta pembangunan TPS3R.

Pelayanan publik diperluas lewat rencana penambahan 100 loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN KALI) pada 2027, diprioritaskan bagi desa dan kelurahan jauh dari ibu kota kabupaten.
Di bidang kesehatan, Pemkab meningkatkan fasilitas rumah sakit dan puskesmas, memperkuat kepesertaan jaminan kesehatan, serta mengoptimalkan 1.490 posyandu untuk menekan stunting hingga 16 persen. Di bidang pendidikan, prioritas diarahkan pada pembangunan 217 ruang kelas baru (RKB) SD dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Pengelolaan anggaran difokuskan pada efisiensi belanja tidak produktif dengan mematuhi batas maksimal belanja pegawai 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.
"Penyusunan APBD bukan sekadar rutinitas penganggaran, melainkan wujud amanah agar setiap rupiah yang direncanakan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Dedi membacakan jawaban Bupati.(id28)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda