Pemkab Nisbar dan DPRD Sepakati KUA PPAS


NIAS BARAT (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Nias Barat bersama DPRD Kabupaten Nias Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna, Jumat (20/11).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., yang sekaligus menyampaikan sambutan pemerintah daerah.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, Kevin K.P. Waruwu, SH tersebut mengagendakan tiga hal, yakni penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, serta penyampaian Nota Jawaban Bupati Nias Barat atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Bupati Eliyunus menyampaikan bahwa kesepakatan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus memperhatikan dinamika kondisi makroekonomi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah, serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan Kabupaten Nias Barat.
Menurut Bupati, setiap kebijakan penganggaran harus diarahkan pada penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia berharap dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan riil daerah sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah
Bupati Eliyunus uga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nias Barat atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan. Ia menilai kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan yang intensif serta wujud komitmen kemitraan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah.

Penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kesepakatan ini selanjutnya menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan tahapan penyusunan anggaran berikutnya.
Bupati Eliyunus Waruwu juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar menjadikan nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat selaras dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. (Id59)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda