Pemkab Nisbar Gercep Distribusikan Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Banjir

NIAS BARAT (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Nias Barat bergerak cepat mendistribusilan bantuan kepada ratusan kepala keluarga yang terdampak banjir yang merendam ratusan rumah dan merusak sarana infrastruktur di 13 Desa Pada 4 Kecamatan di daerah itu yang terjadi Minggu (6/9) malam.

Pendistribusian bantuan untuk tahap pertama ini, Senin (7/9) malam mencakup Posko Lahomi I dipimpin langsung Sekretaris Daerah Nias Barat, Ernawati Gulo. Tampak juga hadir Asisten II, Kadis Kesehatan, Kadis PMD, Plt. Kadis PKPLH, Kadis DKPP, Sekretaris BPBD, Sekretaris Dinsos, Sekretaris Kominfo, Camat Lahomi dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana.

Dari pantauan, penyaluran bantuan ini turut dibantu para Personel Batalyon TP 903/Baluseda bersama Pj. Kepala Desa.

Adapun bantuan yang disiapkan berupa beras, Indomie dan telur. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga dalam kondisi darurat.

Sebelumnya bantuan tersebut telah disiagakan di Kantor Bupati Nias Barat, kemudian didistribusikan dengan menggunakan mobil angkutan milik Pemkab mulai pukul 20.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib.

Bantuan disalurkan di beberapa titik lokasi, antara lain Posko Lahomi I meliputi Desa Onolimbu, Sitolumbanua (Bawadasi), lologundre, Iraonogaila dan Posko Lahomi II meliputi Desa Onowaembo dan Tiga serangkai.

Berkat kerjasama seluruh pihak, bantuan logistik berhasil disalurkan kepada para korban banjir di Kecamatan Lahomi sebanyak 321 KK dengan rincian 88 KK di Sitolumbanua (Bawadasi), Lologundre 21 KK, Iraonogaila 39 KK, Onowaembo 81 KK, Tigaserangkai 97 KK dan Onolimbu 3 KK.

Sedangkan untuk dua Posko lainnya, yaitu Posko Sirombu dan Posko Mandrehe akan dilaksanakan pendistribusian esok hari (Selasa-red), hal ini mengingat logistik yang tersedia belum lengkap.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat telah menetapkan status keadaan darurat pada tahap tanggap darurat bencana banjir selama 7 (tujuh) hari.

Status tanggap darurat ini diberlakukan terhitung mulai 7 September sampai dengan 13 September 2026.

Penetapan status darurat ini dilakukan setelah rapat koordinasi penanganan bencana bersama unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, TNI, Polri, Kejaksaan, unsur Batalyon, camat, serta pihak terkait lainnya digelar.

Langkah ini diambil sebagai antisipatif sekaligus memperkuat koordinasi dan pengerahan sumber daya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Penetapan tanggap darurat selama tujuh hari ini bukan berarti kita menganggap keadaan akan berlangsung selama tujuh hari. Kita berharap hujan segera berhenti dan kondisi cepat kembali normal. Tetapi pemerintah harus siap apabila hujan berlanjut dan banjir kembali meningkat,” kata Eliyunus Waruwu, Senin (7/9).

Masa tanggap darurat selama tujuh hari akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan cuaca, kondisi banjir, kebutuhan masyarakat serta hasil kaji cepat BPBD.

“Apabila kondisi sudah membaik, tentu kita sesuaikan. Tetapi apabila penanganan masih diperlukan, status dapat dievaluasi dan diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” sebutnya.(id60).