Pemko Binjai Ikuti Rapat PRR Pascabencana, Pemulihan Sektor Kelautan dan Perikanan Disiapkan Rp3,2 Triliun

BINJAI (Waspada.id): Pemerintah Kota Binjai mengikuti rapat dan rilis perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kelautan dan perikanan wilayah Sumatera secara daring, Rabu (21/10/2026). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, guna mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Mewakili Wali Kota Binjai, Asisten Perekonomian dan Pembangunan drg. Indra Syahfery, M.AP., hadir bersama Kepala BPBD sekaligus Plt. Kadis Perkim Rudi Iskandar Baros, S.T., serta Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Gelora Jaya Ananda, S.P., di Binjai Command Center (BCC).

Kebutuhan anggaran PRR periode 2026–2028 diperkirakan mencapai Rp100,16 triliun untuk 11.520 paket kegiatan. Pemerintah menaikkan bantuan perbaikan rumah rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta per unit, serta menyediakan tiga skema hunian tetap: pembangunan di lokasi semula, mandiri di lahan pilihan warga, dan terpusat/komunal.

Khusus pemulihan sektor kelautan dan perikanan, disiapkan anggaran Rp371,8 miliar pada 2026, Rp1,44 triliun pada 2027, dan Rp1,38 triliun pada 2028. Dana tersebut mencakup pemulihan tambak dan kolam, renovasi keramba, bantuan mesin dan kapal tangkap, hingga sarana pengolahan hasil perikanan.

Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan pendanaan melalui Bantuan Keuangan Presiden, Belanja Tidak Terduga, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun dalam tiga tahap, serta penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil sebesar Rp1,44 triliun. Diharapkan sinergi pusat dan daerah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus menggerakkan kembali ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan.(id25)