Pemko Gunungsitoli dan Pengadilan Agama Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak


GUNUNGSITOLI (Waspada.id): Pemerintah Kota Gunungsitoli bersama Pengadilan Agama Gunungsitoli memperkuat sinergi lintas lembaga dalam penanganan perkara perkawinan serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui penandatanganan nota kesepakatan di Ruang Rapat Center Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Senin (16/11).
Penandatanganan nota kesepakatan ini dihadiri Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si.; Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli, A. Wafi, S.H.I., M.H.; Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Dr. Firman Halawa, S.H., M.H.; Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika Perdana Laoly, S.STP., M.Si., CGCAE; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Arham Dusky Hia, M.Si.; perwakilan Kodim 0213/Nias; sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; serta undangan lainnya.
Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, menyampaikan bahwa persoalan perkawinan dan perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap kehidupan keluarga, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi serta terlindungi.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Agama Gunungsitoli atas inisiatif membangun kerja sama tersebut. Menurutnya, nota kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dan keterpaduan pelayanan antarlembaga, khususnya dalam penanganan perkara perkawinan, pemenuhan hak asuh anak, serta perlindungan hak perempuan dan anak setelah perceraian.
Wali Kota menekankan pentingnya perhatian terhadap berbagai dampak perceraian, termasuk risiko terabaikannya hak anak atas pengasuhan dan pendidikan, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, hingga munculnya kerentanan sosial dan ekonomi dalam keluarga. Melalui koordinasi yang lebih baik, berbagai persoalan tersebut diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah dan komprehensif.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan dan serah terima nota kesepakatan serta plakat. Pada kesempatan yang sama, Pengadilan Agama Gunungsitoli juga melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Kodim 0213/Nias sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas lembaga.

Melalui kerja sama ini, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat berupa koordinasi pelayanan yang lebih mudah dan terarah, khususnya bagi perempuan dan anak yang menghadapi persoalan hukum akibat perceraian. Masyarakat juga diharapkan semakin memperoleh akses terhadap informasi mengenai hak dan kewajiban setelah perceraian, termasuk hak asuh anak, nafkah anak, serta hak-hak perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, sinergi antarlembaga diharapkan dapat membantu mencegah terabaikannya hak-hak anak, menjaga keberlanjutan pendidikan, serta mengurangi risiko munculnya kerentanan sosial dan ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, penyelesaian persoalan perkawinan dan perceraian tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan pihak-pihak yang terdampak.
Pemerintah Kota Gunungsitoli berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta membangun ketahanan keluarga. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus di Kota Gunungsitoli. (id59).
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda