Pemko Pematangsiantar Uji Coba Digitalisasi Bansos Melalui Perlinsos

PEMATANGSIANTAR (Waspada.id): Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) melaksanakan uji coba digitalisasi program bantuan sosial melalui portal Perlinsos Mandiri: https://perlinsos.kemensos.go.id/ guna menindaklanjuti hasil Koordinasi dan Coaching Clinic Perlinsos dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Kepala Dinsos P3A Pematangsiantar Agustina Sihombing mengatakan Transformasi Digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya memperbaiki proses penyelenggaraan bansos agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan yang lebih mudah.

Portal Perlinsos memiliki mekanisme penargetan dan pengelolaan data yang lebih terintegrasi sehingga memastikan anggaran untuk perlindungan sosial lebih tepat sasaran, masyarakat dapat mengakses portal Perlinsos secara mandiri melalui autentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kegiatan, kata dia, menghadirkan 50 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masing-masing kecamatan, Perlinsos dilakukan untuk 50 KPM dan masing-masing tersebut mencakup BPNT 25 orang dan PKH 25 orang dengan total 400 KPM untuk 8 kecamatan pada kegiatan layanan Perlinsos.

Agustina merinci, Kamis (3/9/2026), untuk Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Sitalasari. Selasa (08/99/2026), untuk Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantar Martoba. Kemudian, Rabu (09/99/2026), untuk Kecamatan Siantar Marimbun dan Kecamatan Siantar Marihat. Dan Kamis (10/09/2026), untuk Kecamatan Siantar Timur dan Kecamatan Siantar Selatan.

Dia sebut, maksud layanan Perlinsos agar pada tahun 2027 diharapkan bantuan-bantuan, khususnya saat ini PKH dan BPNT diterima oleh warga dengan tepat sasaran. "Masyarakat bisa mendaftarkan mandiri melalui Perlinsos agar bisa mendapatkan bantuan dan nantinya benar-benar usulan dari masyarakat yang membutuhkan," ucap Agustina, Kamis (3/9/2026).

"Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi nantinya melalui penyampaian data dari Perlinsos, sehingga warga diharapkan benar-benar memberikan data yang jujur terkait kesejahteraan keluarganya," katanya menambahkan.

Dikatakan, ada beberapa kriteria nantinya termasuk penilaian terhadap aset yang dimiliki, maupun kesejahteraan warga. Nantinya akan diproses apakah layak atau tidak layak mendapatkan bantuan, yang akan dipantau melalui aplikasi.

Agustina berharap masyarakat memberikan data yang sebenar-benarnya, sehingga nanti penilaiannya dilakukan melalui aplikasi dengan memberikan penilaian layak atau tidak layaknya masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sudarsono Sipayung menyebut Perlinsos terintegrasi dengan IKD yang sudah teraktivasi. "Kami berharap ini bisa menjadi corong penyampaian kepada teman-teman semua, tetangga, atau siapapun yang kita kenal untuk menyampaikan hal ini," ujarnya.

Dia menyampaikan, bila mendapatkan bantuan dan memang layak harus mendaftar di Perlinsos. Nantinya akan ada pendamping PKH dan TKSK serta pegawai kelurahan dan kecamatan yang akan membantu mendampingi masyarakat untuk mendaftarkan ataupun menyambungkan kepada Disdukcapil untuk aktivasi IKD.

"Perlinsos ini mengharuskan masyarakat untuk masuk menjadi penerima dan bersedia berbagi data pribadi. Ke depan kita tidak akan menggunakan KTP fisik, melainkan IKD," tuturnya. (Ata)

Uji coba digitalisasi program bansos melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di halaman Kantor Dinsos P3A Pematangsiantar. (Waspada.id/Diskominfosiantar)