Pemko Sibolga Koordinasikan Pemulihan Perikanan dan Pembangunan Huntap Pascabencana

SIBOLGA (Waspada.id): Pemko Sibolga mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah pusat untuk membahas perkembangan pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Rakor tersebut diikuti secara virtual dari Ruang Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, Rabu (21/10) pagi. Pemko Sibolga diwakili Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., bersama Plt. Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga, Julius P. Haloho, S.Pi., M.M.

Rakor yang berlangsung di Posko Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul, jajaran Kemendagri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta sejumlah kepala daerah di Sumatra.

Dalam pemaparan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dibahas perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan pascabencana untuk Tahun Anggaran 2026.

Pemulihan tersebut mencakup perbaikan sarana dan prasarana perikanan yang terdampak bencana, seperti tambak, kolam budi daya, dan kapal penangkap ikan.

Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah pusat juga menyiapkan berbagai dukungan bagi sektor perikanan, antara lain alat penangkap ikan, perlengkapan pengolahan hasil perikanan, kotak pendingin (coolbox), sarana perebusan garam, dan keramba. Penyediaan alat berat berupa ekskavator turut menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan kawasan pesisir.

Rakor tersebut juga mengevaluasi perkembangan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra. Pembangunan hunian permanen itu diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman setelah bencana.

Bagi Pemko Sibolga, keikutsertaan dalam koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah penanganan dan pemulihan pascabencana dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Koordinasi lintas pemerintahan diharapkan dapat mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kota Sibolga. (id31)