Pemko Sibolga Masuk Zona Hijau Pengelolaan TKD, Satgas PRR Apresiasi Pemulihan Pascabencana

SIBOLGA (Waspada.id): Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga masuk kualifikasi Zona Hijau dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rekonstruksi (Satgas PRR).

Apresiasi itu disampaikan Kepala Posko Data Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, S.H., dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pascabencana di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, Minggu (11/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama jajaran Pemko Sibolga dan tim Monev Satgas PRR.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemko Sibolga terus mengoptimalkan penanganan dan pemulihan dampak banjir serta tanah longsor yang melanda daerah tersebut pada November 2025.

Dana TKD dari Pemerintah Pusat sebesar Rp90.523.677.000 dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan fisik, rehabilitasi infrastruktur, mitigasi bencana, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Salah satu program yang tengah dikerjakan adalah pembangunan hunian tetap (huntap). Dari target 200 unit, sebanyak 116 unit telah selesai dibangun, sementara 84 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Pemko Sibolga juga memfasilitasi penyerahan sertifikat tanah elektronik secara gratis kepada warga terdampak, terutama masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah berat akibat bencana.

Pada sektor mitigasi dan kesiapsiagaan, Pemko Sibolga melakukan pengadaan mesin pompa air, perbaikan ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran Satpol PP, penyediaan mobil tangki air bersih, pembenahan drainase dan gorong-gorong, serta normalisasi sungai untuk mengantisipasi penumpukan sedimen dan aliran air dari wilayah hulu.

Perbaikan infrastruktur publik turut dilakukan, meliputi rehabilitasi ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD FL. Tobing, pembenahan gedung Perpustakaan Daerah, perbaikan fasilitas sekolah, jalan dan parit laut, serta pembenahan kantor kecamatan dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Sementara itu, pemulihan ekonomi masyarakat didukung melalui pelaksanaan Car Free Day (CFD) setiap pekan sebagai wadah pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemko Sibolga juga menggelar pelatihan kewirausahaan, antara lain pembuatan tahu dan tempe, menjahit, salon, serta barista kopi, disertai penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menjadi bagian dari upaya pemulihan. Bantuan keuangan provinsi sebesar Rp9.287.290.500 dialokasikan untuk perbaikan jalan dan drainase. Selain itu, rekonstruksi Jalan Sudirman turut dipercepat oleh pemerintah provinsi.

Meski sejumlah program telah berjalan, Pemko Sibolga masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran daerah. Alokasi TKD reguler dari Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2027 tercatat sebesar Rp402.475.968.000 dan sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai.

Karena itu, Pemko Sibolga berharap pemerintah pusat kembali memprioritaskan pengembalian atau pemberian alokasi khusus TKD untuk mendukung penanganan bencana pada 2027.

“Kota Sibolga merupakan daerah hilir yang menampung aliran air dan sedimen saat intensitas hujan tinggi. Kami sangat berharap daerah yang memiliki tingkat serapan anggaran bencana tinggi seperti Sibolga dapat kembali diprioritaskan,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, tambahan anggaran dibutuhkan untuk menuntaskan pembangunan fasilitas umum di kawasan huntap, seperti jalan, drainase, penerangan, fasilitas kebersihan, dan penanaman pohon. Anggaran juga diperlukan untuk penanganan kawasan rawan bencana, khususnya di Kelurahan Aek Habil.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Posko Data Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, mengarahkan Pemko Sibolga agar segera menyelaraskan usulan kebutuhan pembangunan dengan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026–2028.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1, program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan selama tiga tahun. Oleh sebab itu, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah menyusun data serapan anggaran dan rincian kebutuhan fisik untuk Tahun Anggaran 2027 secara cermat sebagai bahan pengajuan tambahan alokasi TKD kepada pemerintah pusat.

Aspek efisiensi birokrasi dan akuntabilitas administrasi keuangan daerah juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.

Perwakilan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Arief Wijayanto, menyatakan kesiapan untuk memberikan bimbingan teknis guna mendukung percepatan pembangunan yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian Zona Hijau dalam pengelolaan TKD tersebut menjadi salah satu indikator dalam evaluasi pelaksanaan program pemulihan pascabencana di Kota Sibolga. Melalui kegiatan Monev, Satgas PRR bersama pemerintah daerah meninjau perkembangan administrasi, pelaporan, dan pelaksanaan program di lapangan agar sesuai dengan rencana serta memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.

Pemko Sibolga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Satgas PRR dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dandim 0211/TT Letkol Arh. Wahyu Hidayat, S.H., M.Tr.(SOU), Sekretaris Daerah Kota Sibolga Drs. Herman Suwito, M.M., Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., serta tim Monev Satgas PRR, di antaranya Gatot Satria Wijaya dari BNPB, AKBP Ambat dari Polri, Letda Kav. Ahmad Khozin, dan Sertu Triwahyu Hadiyanto dari TNI.

Turut hadir jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait dan Camat Sibolga Selatan. (Tnk)