Pemprov Sumut Dan Pusat Canangkan Pesantren Bebas Tb, 74 Ribu Kasus Jadi Perhatian

DELISERDANG (Waspada.id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Pusat memperkuat upaya pemberantasan tuberkulosis (TB) melalui Gerakan Nasional Pesantren Bebas TB. Program ini diarahkan untuk mendorong deteksi dini, mencegah penularan, sekaligus memastikan lingkungan pesantren menjadi tempat yang sehat dan aman bagi jutaan santri di Indonesia.

Peluncuran gerakan tersebut dirangkaikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional Tahun 2026 di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Desa Tumpatan, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, Rabu (4/11/2026).

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang telah memilih Deliserdang sebagai lokasi pencanangan program nasional tersebut. Menurutnya, keterlibatan pesantren menjadi langkah strategis dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan TB.

Surya menegaskan, sektor kesehatan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Karena itu, pesantren diharapkan berperan aktif melalui edukasi kesehatan, pemeriksaan dini, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap pesantren maupun penderita TB. Menurutnya, pesantren bukan penyebab penularan, melainkan dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam memutus rantai penyebaran penyakit tersebut.

"Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat. Sumatera Utara termasuk provinsi dengan beban TB terbesar keempat di Indonesia. Terdapat estimasi 74.304 kasus yang harus ditemukan pada 2026 dengan target penemuan 90 persen. Hingga 30 Oktober 2026, kasus yang berhasil ditemukan sebanyak 43.976 atau 59,2 persen," ungkap Surya.

Peluncuran gerakan nasional tersebut dihadiri tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafii, Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus.

Wamenag Romo Muhammad Syafii mengatakan, kegiatan tersebut turut disaksikan secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kemenag kabupaten/kota, serta pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia.

"Meskipun dilaksanakan di Deliserdang, ini adalah wajah Indonesia. Pesantren dengan 11 juta santri dan 1,7 juta kiai merupakan pilar penting bangsa," ujarnya.

Ia menyebutkan, kolaborasi lintas kementerian dalam program tersebut merupakan bentuk penerapan Maqashid Syariah, terutama dalam menjaga jiwa (hifzh an nafs) dan keturunan (hifzh an nasl).

Setelah diluncurkan di Sumatera Utara, rangkaian Gerakan Pesantren Bebas TB dan Cek Kesehatan Gratis akan dilanjutkan ke Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.

Sementara itu, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan, Indonesia saat ini menempati urutan kedua dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia setelah India. Kondisi tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan penanganan TB secara lebih intensif.

"Hingga saat ini, lebih dari 114 juta warga Indonesia telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis. Melalui pencanangan Pesantren Bebas TB ini, pemerintah ingin memastikan warga pesantren terbebas dari penularan serta mendorong para santri menjadi Duta Kesehatan," katanya.

Selain penanggulangan TB, pemerintah juga berkomitmen memperluas pemerataan fasilitas kesehatan. Benjamin menyebutkan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp120 triliun untuk merehabilitasi 441 rumah sakit daerah serta memperbarui 1.988 puskesmas di seluruh Indonesia mulai tahun depan.

Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam, Busron Sudarmanto, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan pemerintah menjadikan pesantrennya sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut.

Menurutnya, kesehatan santri dan tenaga pengajar merupakan kebutuhan utama agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung optimal.

"Ini merupakan berkah luar biasa bagi kami. Santri dan pengajar membutuhkan kondisi fisik yang prima untuk menjalankan tugas belajar dan mengajar. Kami sangat berterima kasih atas perhatian nyata dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut," tuturnya. (Humas Diskominfo Sumut)