​Pemprovsu Siapkan Rp350 Miliar untuk UHC 2027, Layanan Kesehatan Dipastikan Tanpa Sekat

​MEDAN (Waspada.id): Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memastikan sektor kesehatan tetap menjadi harga mati. Pada tahun 2027 mendatang, Pemprovsu mengalokasikan anggaran sekitar Rp350 miliar untuk menjamin pembayaran iuran Universal Health Coverage (UHC) secara penuh selama 12 bulan.

​Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah—sejalan dengan arah kebijakan Presiden—dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

​"Untuk tahun depan, Pemprov Sumut sudah menganggarkan sekitar Rp350 miliar untuk 12 bulan pembayaran iuran UHC. Artinya, meskipun ada pengurangan TKD, kewajiban ini tetap kita penuhi dan tidak terganggu," ujar Faisal usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sumut, Jumat (13/11/2026).

​Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E HM Subandi, didampingi para anggota dewan seperti Ahmad Darwis, Pantur Banjar Nahor, Mustafa Kamil Adam, dan Ebenejer.

​Bukan Cuma Bayar Iuran, Kini Fokus ke Kualitas Layanan

​Jika sebelumnya fokus pemerintah lebih kepada pemenuhan iuran jaminan kesehatan, maka pada 2027 langkah Pemprovsu naik tingkat.

Faisal menyebut, pemerintah kini mulai tancap gas memperbaiki kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan agar warga benar-benar merasakan kemudahan saat berobat.

​"Jangan sampai masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan, tetapi ketika datang ke rumah sakit justru kesulitan mendapatkan pelayanan. Itu yang ingin kita benahi," tegasnya.

​Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kesehatan Sumut meluncurkan program SIGAP. Melalui program ini, petugas pendamping khusus akan diterjunkan langsung di 14 rumah sakit rujukan dengan angka kunjungan tertinggi di Sumut—termasuk RSUP H Adam Malik dan RS Haji Medan yang menjadi jujukan warga dari 33 kabupaten/kota.

​Apa Saja Tugas Petugas Pendamping SIGAP?

​Kehadiran petugas khusus ini diharapkan bisa menjadi "penolong pertama" bagi pasien dan keluarga yang sering kali bingung menghadapi birokrasi medis. Mereka bertugas membantu mengatasi berbagai kendala di lapangan, seperti:

​Masalah administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

​Keterbatasan kapasitas rumah sakit (penuh/tidaknya ruang rawat).

​Edukasi dan rujukan tepat, memberikan informasi mengenai fasilitas atau rumah sakit lain yang memiliki layanan unggulan sesuai kebutuhan medis pasien.

​Dengan adanya pendampingan ini, warga Sumut tidak perlu lagi merasa kebingungan atau berjuang sendirian saat mengakses fasilitas kesehatan.

​"Intinya, kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terkatung-katung saat membutuhkan pertolongan medis. Pembiayaan UHC aman, kualitas pelayanannya pun kita kawal sampai tuntas," pungkas Faisal.(id96)