Penduduk Miskin Sumut Berkurang 30 Ribu JiwaPenduduk Miskin Sumut Berkurang 30 Ribu JiwaPendudukMiskinSumutBerkurang30RibuJiwa

MEDAN (Waspada.id): Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara terus mengalami penurunan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 1,11 juta jiwa atau 7,10 persen dari total penduduk, turun 30 ribu jiwa dibandingkan Maret 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra mengatakan, tren penurunan kemiskinan menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin membaik, meski masih dihadapkan pada kenaikan biaya hidup.

"Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tercatat sebanyak 1.110,37 ribu jiwa atau 7,10 persen dari total penduduk. Dibandingkan Maret 2025, jumlah tersebut berkurang sekitar 30 ribu jiwa atau turun 0,26 persen poin," ujar Asim dalam paparannya, Rabu (5/8).

Jika dibandingkan dengan September 2025, jumlah penduduk miskin juga turun sebanyak 17,7 ribu jiwa. Penurunan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan pengurangan terbesar berasal dari daerah perdesaan yang mencapai 13,9 ribu jiwa, sementara di perkotaan berkurang 3,8 ribu jiwa.

Meski angka kemiskinan menurun, BPS mencatat garis kemiskinan di Sumatera Utara terus meningkat. Pada Maret 2026, garis kemiskinan mencapai Rp743.301 per kapita per bulan, naik 11,52 persen dibandingkan Maret 2025. Di wilayah perkotaan, garis kemiskinan sebesar Rp783.980, sedangkan di perdesaan Rp690.747 per kapita per bulan.

Asim menjelaskan, kenaikan garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Komponen makanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan dengan kontribusi 77,02 persen.

"Beras masih menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam, ikan tongkol, hingga cabai merah juga menjadi komoditas yang berpengaruh terhadap pengeluaran masyarakat," katanya.

Untuk komponen nonmakanan, biaya perumahan masih menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan, disusul pengeluaran untuk bahan bakar, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

BPS juga mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 1,027, lebih tinggi dibandingkan September 2025, namun lebih rendah dibandingkan Maret 2025. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat 0,236, juga mengalami penurunan dibandingkan posisi setahun sebelumnya.

Menurut Asim, penurunan kedua indikator tersebut dibandingkan Maret 2025 menunjukkan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin mengecil.

"Artinya, kemampuan konsumsi rumah tangga miskin mulai membaik sehingga lebih mampu mengikuti kenaikan garis kemiskinan. Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin berkurang," jelasnya.

BPS menilai sejumlah faktor turut mendukung penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,98 persen pada triwulan I-2026, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,01 persen, inflasi yang lebih terkendali, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP), meningkatnya penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. (id09)