Penerimaan Pajak Hingga Oktober 2026 Baru Capai 76,2 Persen Dari Target

JAKARTA (Waspada.id): Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Sehingga pemerintah kejar target sebesar Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pencapaian penerimaan pajak sebesar Rp 1.800 triliun merupakan pekerjaan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Suahasil menjelaskan, penerimaan pajak berasal dari sejumlah pos, meliputi pajak penghasilan (PPh) nonmigas, PPh migas, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Penerimaan PPh nonmigas tercatat sebesar Rp 893,19 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 793,55 triliun atau meningkat 39,1 persen.

Penerimaan PPh migas mencapai Rp 48,88 triliun, tumbuh 84,7 persen seiring kenaikan harga minyak bumi. Sebaliknya, penerimaan PBB tercatat Rp 20,52 triliun atau turun 3,7 persen.

Pos penerimaan pajak lainnya mencapai Rp 7,1 triliun atau terkontraksi 9 persen. Adapun penerimaan dari deposit pajak tercatat Rp 33,6 triliun atau turun 49,8 persen.

Suahasil mengatakan, peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM ditopang konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat yang kuat.

Sementara itu, penurunan penerimaan PBB terjadi karena pergeseran pembayaran. Penurunan penerimaan dari deposit pajak juga tidak menunjukkan wajib pajak berhenti membayar kewajibannya.

Menurut Suahasil, wajib pajak kini lebih banyak membayar langsung ke pos penerimaan sesuai jenis pajaknya.

"Artinya para wajib pajak kita telah membayarkan pajaknya langsung kepada items-items pos penerimaan pajak yang di atasnya," jelas Suahasil.

Dengan begitu, sambungnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan account deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya apa.

Sementara mengenai wacana pengenaan pajak atas kekayaan atau wealth tax di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengaturnya.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto mengatakan, wacana penerapan pajak kekayaan, termasuk terhadap kelompok konglomerat, perlu dikaji secara mendalam sebelum dapat diterapkan.

Menurut dia, kajian tersebut harus memperjelas terlebih dahulu konsep kekayaan, penghasilan, hingga aset yang akan menjadi objek pemajakan.

"Kami tetap berpatokan pada kerangka rules and regulation, legal yang sudah ada, bahwa memang belum ada pemajakan untuk kekayaan," ujar Bimo.

Bimo menjelaskan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah akumulasi kekayaan yang dimiliki seseorang. Sebab, aset yang terkumpul pada dasarnya dapat berasal dari penghasilan yang sebelumnya telah dikenakan pajak.

"Karena kekayaan, akumulasi aset itu kan sebenarnya dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya. Tapi kita akan mendukung apabila terdapat arahan untuk mengkaji penerapan pajak kekayaan," imbuhnya.

Ia menerangkan, pembahasan lebih lanjut mengenai desain dan arah kebijakan tersebut berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. (Id88)