Pengendalian Inflasi di Pematangsiantar, Wesly Silalahi Singgung Kebutuhan Pokok dengan Harga TerjangkauPengendalian Inflasi di Pematangsiantar, Wesly Silalahi Singgung Kebutuhan Pokok dengan Harga TerjangkauPengendalianInflasidiPematangsiantar,WeslySilalahiSinggungKebutuhanPokokdenganHargaTerjangkau

PEMATANGSIANTAR (Waspada.id): Wali Kota Wesly Silalahi menuturkan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki arti strategis bagi Pemko Pematangsiantar.

Dikatakan, ketiganya bukanlah agenda yang berdiri sendiri. Namun, satu ekosistem kebijakan yang saling memperkuat dalam membangun perekonomian daerah yang stabil, inklusif, efisien, dan berdaya saing.

"Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha," ucap Wesly saat hadir di High Level Meeting (HLM) dalam rangka menjaga stabilitas inflasi serta percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (E

TPD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jalan Adam Malik, Selasa (18/8/2026).

Karena itu, kata dia, harus memperkuat langkah yang antisipatif, responsif, dan kolaboratif melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga dan early warning system. Sehingga potensi gejolak harga dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sedini mungkin.

"Melalui TP2DD, digitalisasi harus diarahkan tidak hanya pada perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

"Sementara melalui TPAKD, kita harus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal, khususnya bagi pelajar, UMKM, dan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan," katanya menambahkan.

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung budaya menabung sejak usia dini. Menurutnya, program Hari Indonesia Menabung harus menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar dan membangun kebiasaan secara berkelanjutan.

"Agar HLM tidak hanya menghasilkan laporan dan notulen.Tetapi pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen dan rencana tindak lanjut yang jelas," ujarnya.

Wesly meminta seluruh perangkat daerah, BI, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, dan seluruh stakeholder untuk memperkuat sinergi dan kerja sama. "TPID harus terhubung dengan penguatan ekonomi daerah. TP2DD harus terhubung dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan," tuturnya.

"TPAKD harus terhubung dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Jika ketiganya berjalan secara terintegrasi, saya optimistis kita dapat membangun perekonomian Pematangsiantar yang semakin stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing," kata Wesly menambahkan.

Sementara itu, Kepala KPw BI Ahmadi Rahman dalam pemaparannya menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Pematangsiantar pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh menguat.

Pada grafik pertumbuhan triwulanan Pematangsiantar berada pada level 4,70 persen. Peningkatan sejalan dengan Sumut 4,98 persen) dan Nasional 5,61 persen. Sementara pada grafik pertumbuhan Tahunan hingga 2025 Sumut mencatat angka 4,53 persen, Nasional 5,11 persen dan Pematangsiantar sebesar 4,09 persen.

Ia menerangkan, sektor perdagangan besar menjadi penyumbang pangsa terbesar di lapangan usaha yaitu 30,3 persen atau tumbuh 7,4 persen. Diikuti oleh industri pengolahan sebesar 16,6 persen atau tumbuh 0,6% persen, konstruksi sebesar 9,0 persen atau tumbuh 6,0 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,8 persen atau tumbuh 7,4 persen.

"Konsumsi rumah tangga mendominasi pangsa pengeluaran terbesar yakni 58,6 persen atau tumbuh 3,80 persen, disusul oleh PMTB sebesar 22,6 persen atau tumbuh 0,89 persen, konsumsi pemerintah sebesar 10,8 persen atau tumbuh 3,24 persen dan LNPRT sebesar 2,8 persen atau tumbuh 7,72 persen," ucapnya mengurai.

Pada HLM tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama penerapan Website Base Early Warning System pengendalian inflasi serta penyerahan SK TOPPIS (Toko Pantau dan Pengendali Inflasi) secara simbolis oleh Wesly dan Ahmadi. (Ata)