Penguatan Pasar Modal Dimulai, OJK Pantau Komitmen 192 Perusahaan

JAKARTA (Waspada.id): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat reformasi industri pasar modal Indonesia melalui peningkatan permodalan, tata kelola, dan integritas pelaku industri.

Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192 perusahaan yang terdiri dari 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI) telah menyampaikan komitmen mengenai pilihan kelompok kegiatan usaha.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK dalam membangun industri pasar modal yang semakin sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing.

Upaya itu dilakukan melalui penguatan regulasi, kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum secara konsisten.

"Hal ini sekaligus bertujuan memperkuat pelindungan investor serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap pasar modal Indonesia,” ujar dia dalam keterangan resmi, Rabu, (11/11/2026).

Penetapan pilihan kelompok kegiatan usaha tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.

Melalui kedua peraturan tersebut, OJK mendorong penguatan permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian, kepengurusan, tata kelola, serta manajemen risiko PE dan MI. Langkah ini bertujuan memastikan kemampuan setiap perusahaan sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha dan risiko yang dihadapinya.

"Kedua POJK tersebut juga mengatur pembagian kelompok kegiatan usaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan pemenuhan persyaratan tertentu,” ujar Wahyu.

Kelompok kegiatan usaha tersebut terdiri dari Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU). Pengelompokan ini menjadi dasar dalam menentukan kegiatan usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.

Komitmen Penguatan Kelembagaan

Hingga 29 Oktober 2026, OJK telah menerima komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha dari 107 PE. Sebanyak 74 PE memilih PEKU 3, kemudian 22 PE memilih PEKU 2, dan 11 PE memilih PEKU 1.

Sementara itu, dari 85 MI yang telah menyampaikan pilihan kelompok kegiatan usaha, sebanyak 70 MI memilih MIKU 2 dan 15 MI memilih MIKU 1.

Wahyu menuturkan, komitmen tersebut menjadi langkah awal bagi PE dan MI untuk menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan persyaratan kegiatan usaha yang akan dijalankan.

OJK sebelumnya telah memberikan masa transisi agar pelaku industri dapat melakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan ditargetkan hingga April 2029.

“Selama masa transisi, OJK akan terus memantau perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan serta berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan terkait,” ujar dia.

OJK juga menekankan pentingnya dukungan pemegang saham untuk memastikan kecukupan modal serta memperkuat tata kelola dan kemampuan operasional perusahaan agar proses transformasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain memperkuat kelembagaan, OJK terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah pelanggaran berulang.

OJK mengenakan sanksi kepada pelaku industri yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, OJK juga mendorong perbaikan melalui pembinaan, evaluasi penyebab pelanggaran, serta penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan.

Sebagai tindak lanjut atas sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan PE, OJK telah meminta perusahaan terkait melakukan sejumlah perbaikan. Langkah tersebut meliputi peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan diminta memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan, mengevaluasi penyebab pelanggaran secara menyeluruh, serta menetapkan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa.

Perusahaan juga diwajibkan menyampaikan hasil evaluasi dan pelaksanaan langkah perbaikan kepada OJK.

Dalam pengawasan terhadap MI, OJK terus memperkuat komunikasi secara proaktif dengan asosiasi industri. OJK juga meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan pengawasan OJK yang memadukan penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan guna mengurangi risiko pelanggaran berulang serta memperkuat integritas industri pasar modal Indonesia. (Lip6)