Pengunduran Diri Gibran, PDI Perjuangan: Republik Ini Harus Dijaga Dengan Konstitusi

JAKARTA (Waspada.id): PDI Perjuangan mencermati pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi pelajaran penting guna melakukan koreksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi PDI Perjuangan, persoalan ini bukan sekadar menyangkut pergantian seorang pejabat negara, melainkan menyentuh persoalan fundamental tentang legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat.

"Pengunduran ini harus disertai evaluasi menyeluruh bahwa praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral berujung pada kerapuhan," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno, jelasnya, kekuasaan lahir dari proses memahami problematika rakyat, bangsa, dan negara, serta perjuangan mengorganisir rakyat hingga lahirlah legitimasi pemimpin karena ide, pemikiran dan perjuangannya.

Hasto menegaskan kekuasaan adalah amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan bangsa. Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal.

Kondisi inilah yang menjadi pelajaran kedua bahwa setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus tunduk pada prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, dan kepentingan rakyat yang diperoleh melalui Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, tukasnya.

Ditinjau dari aspek konstitusi, tambahnya, PDI Perjuangan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip konstitusionalisme inilah yang menjadi bingkai tata kelola pemerintahan negara yang baik.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebutnya, selalu mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak seorang pun dapat berada di atas hukum dan konstitusi.

Atas dasar hal tersebut, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum, dan pendidikan Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.

"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi,"tandasnya.

PDI Perjuangan menghormati setiap hak konstitusional yang dimiliki warga negara, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum, sekaligus menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh proses ketatanegaraan secara transparan, tertib, dan sesuai UUD 1945.

Dari aspek etika dan moral, PDI Perjuangan berpandangan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dibangun di atas prosedur hukum, tetapi juga harus berdiri di atas keutamaan moral dan keteladanan pemimpin. Sesuatu yang dipandang sah secara prosedural tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis di hadapan rakyat. Jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan.

Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya. Dalam semangat Satyam Eva Jayate, kebenaran pada akhirnya harus menjadi landasan kehidupan bernegara.

PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa ini sebagai momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penguatan independensi lembaga negara, supremasi hukum serta pemulihan etika demokrasi. Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat. (id10/rel)