Penrad Siagian: Banjir Sumut Harus Jadi Alarm Pembenahan Tata Ruang

JAKARTA (Waspada.id): Banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut) dinilai menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera membenahi tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, meminta pemerintah tidak berhenti pada penanganan korban, tetapi mengatasi faktor yang menyebabkan banjir terus berulang.

Penrad mengatakan tingginya intensitas hujan memang menjadi salah satu pemicu banjir, namun kondisi lingkungan, daerah aliran sungai (DAS), kawasan resapan air, drainase dan pengendalian pembangunan juga harus dievaluasi secara menyeluruh.

"Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, masyarakat kembali menjadi korban. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan secara serius, bukan hanya penanganan darurat ketika banjir sudah terjadi," ujar Penrad.

Senator asal Sumut itu meminta pemerintah daerah, khususnya Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, memperkuat mitigasi bencana melalui pembenahan drainase, perbaikan infrastruktur pengendali banjir, serta pengelolaan DAS secara berkelanjutan.

"Air selalu mencari jalannya. Kalau kawasan resapan berkurang, sungai menyempit, dan tata ruang tidak dikendalikan dengan baik, maka dampaknya masyarakat yang paling merasakan," katanya.

Penrad menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah diminta memastikan warga terdampak memperoleh bantuan dan penanganan cepat, sekaligus melakukan evaluasi agar banjir tidak terus menjadi bencana musiman.

"Jangan hanya menangani dampaknya. Pemerintah harus mencari akar persoalannya agar banjir tidak menjadi siklus yang terus berulang," tegasnya.

Sebelumnya, BPBD Sumut mencatat banjir terjadi di sejumlah wilayah akibat hujan deras. Di Kota Medan, sejumlah rumah warga terendam, sedangkan di Kabupaten Langkat ribuan kepala keluarga terdampak akibat meningkatnya debit air sungai.

Penrad berharap penanganan banjir dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam memperbaiki tata kelola lingkungan serta mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di Sumut. (id142)