Penrad Siagian Desak Penyelesaian Hak Pensiun 681 Eks Karyawan PTPN II

MEDAN (Waspada.id) – Persoalan hak pensiun ratusan mantan karyawan PTPN II Kebun Prafi senilai Rp11,4 miliar serta ketidakpastian status kepegawaian 81.325 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.

Wakil Ketua I BAP DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, memimpin dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026), untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kedua persoalan tersebut.

Dalam RDPU pertama, BAP membahas pengaduan Persatuan Eks Karyawan PTPN II Kebun Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 681 mantan karyawan mengaku belum menerima hak pensiun sekaligus atau yang dikenal sebagai pensiun tebas.

Padahal, kewajiban pembayaran tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani pada 2 Juni 2014 di Pengadilan Negeri Manokwari.

Berdasarkan data verifikasi Dapenbun pada 2016, nilai kewajiban pembayaran pensiun tersebut diperkirakan mencapai Rp11,4 miliar.

Penrad menegaskan, restrukturisasi perusahaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban terhadap pekerja maupun pensiunan.

"Restrukturisasi dan penggabungan perusahaan dalam Holding Perkebunan Nusantara pada 2023, termasuk pengalihan kewajiban dari PTPN II kepada PTPN I, tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan ataupun menunda pemenuhan hak pekerja dan pensiunan," tegasnya.

Menurut Penrad, Perjanjian Bersama yang telah disepakati harus dihormati. Para mantan karyawan juga memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak pensiun mereka.

Dalam RDPU tersebut terungkap, PTPN masih menghadapi keterbatasan pendanaan untuk memenuhi sejumlah kewajiban, termasuk pembayaran hak pensiun mantan karyawan PTPN I dan PTPN II. Bahkan, PTPN II tengah mengajukan skema pembayaran pensiun sekaligus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Karena itu, BAP meminta Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap penyelesaian persoalan tersebut. BAP juga mendorong Danantara mengambil peran aktif untuk memastikan tersedianya skema pendanaan yang jelas dan terukur.

Selain itu, Badan Pengaturan BUMN, Danantara, Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, Holding PTPN III (Persero), PTPN I, PTPN II, dan Dapenbun diminta memperbarui data penerima manfaat serta memverifikasi seluruh kewajiban pembayaran.

Proses tersebut harus disertai perhitungan aktuaria secara transparan, termasuk kepastian sumber pendanaan, tahapan, dan jadwal pembayaran.

BAP juga meminta agar penerima manfaat lanjut usia mendapat prioritas. Sementara hak pensiun mantan karyawan yang telah meninggal dunia harus tetap dibayarkan kepada ahli waris yang sah.

81.325 PPPK SATPOL PP MENUNGGU KEPASTIAN

Selain persoalan pensiun eks karyawan PTPN II, BAP bersama Komite I DPD RI turut membahas ketidakpastian status kepegawaian 81.325 personel Satpol PP yang saat ini berstatus PPPK di berbagai daerah.

Pengaduan tersebut disampaikan Perkumpulan Profesi Birokrat Indonesia (PPBI).

Dalam RDPU, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari kepastian status pekerjaan, peluang pengembangan karier hingga perlindungan hukum bagi personel Satpol PP.

BAP dan Komite I menyoroti ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Kedua regulasi tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai kedudukan dan pengangkatan anggota Satpol PP.

Penrad mengatakan, diperlukan kajian dan koordinasi lintas kementerian untuk merumuskan mekanisme penataan status PPPK Satpol PP, termasuk kemungkinan pengangkatan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip sistem merit.

"BAP dan Komite I DPD RI meminta Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian dan koordinasi untuk merumuskan mekanisme penataan status PPPK Satpol PP, termasuk peluang pengangkatan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip sistem merit," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan masa pengabdian, pengalaman kerja, kompetensi teknis, hasil evaluasi kinerja, serta batas usia apabila dibuka mekanisme seleksi CPNS atau pengangkatan menjadi PNS.

Namun, kebijakan afirmasi tersebut harus tetap mengedepankan transparansi, objektivitas, keadilan, dan sistem merit.

Persoalan lainnya adalah kemampuan keuangan daerah. Jika seluruh gaji dan tunjangan 81.325 PPPK Satpol PP dibebankan kepada APBD, kondisi tersebut berpotensi menambah tekanan fiskal, terutama bagi daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.

Untuk itu, BAP dan Komite I mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan dukungan pendanaan melalui penyesuaian atau pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU).

Kementerian PANRB dan BKN juga diminta memberikan penjelasan serta merumuskan kebijakan teknis mengenai status kepegawaian dan pengembangan karier PPPK Satpol PP.

Sementara Kementerian Dalam Negeri diharapkan memperkuat pembinaan, standar kompetensi, dukungan operasional, dan perlindungan hukum bagi personel Satpol PP.

Penrad menegaskan, kedua persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian konkret melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"BAP DPD RI akan meminta perkembangan tertulis mengenai penyelesaian hak pensiun eks karyawan PTPN II, termasuk kepastian skema dan jadwal pembayaran. BAP juga akan menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk memastikan tindak lanjut dari pihak terkait," tuturnya.

Sementara itu, Komite I DPD RI akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penataan status PPPK Satpol PP.

BAP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Komite IV DPD RI guna mengkaji dampak fiskal kebijakan tersebut terhadap belanja pegawai serta kemampuan keuangan daerah.

Melalui dua RDPU tersebut, BAP DPD RI menegaskan komitmennya mengawal pengaduan masyarakat, baik menyangkut pemenuhan hak pensiun mantan karyawan PTPN II maupun kepastian status dan masa depan puluhan ribu personel Satpol PP di seluruh Indonesia. (id142)