Penyediaan MBG Kantin Sekolah Dinilai Bukan Efisiensi, Justru Berpotensi Membengkakkan Anggaran

NAGAN RAYA (Waspada.id): isu penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah mendapat perhatian dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati program Presiden. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh agar tujuan utama program MBG tetap tercapai, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Seorang tokoh masyarakat Uteun Ralis masyarakat Uteun Pulo sekaligus pemerhati Program Presiden di Suka Makmue, Kamis (10/9) mengatakan, perubahan pola pelaksanaan MBG tidak semestinya dimaknai sebagai sekadar pemindahan pengelolaan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Ia menilai apabila pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah membutuhkan pembangunan atau pengadaan fasilitas baru, justru perlu dihitung kembali apakah kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan efisiensi atau malah menambah beban anggaran.

“Program ini bukan persoalan pindah tangan. Yang lebih penting bagaimana program yang sudah berjalan dapat dibenahi agar menjadi lebih baik, lebih efektif, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada penerima,” jelas Ralis.

Ralis menjelaskan, sebelum mengambil keputusan untuk mengubah mekanisme penyediaan MBG, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah berjalan, termasuk sarana prasarana, sumber daya manusia, distribusi makanan, kualitas menu, pengawasan, serta penggunaan anggaran.

“Kalau alasan perubahan efisiensi, maka harus dibuktikan dengan perhitungan yang jelas. Jangan sampai untuk mengejar efisiensi justru diperlukan pembangunan fasilitas baru, pengadaan peralatan, penambahan tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya yang pada akhirnya membuat anggaran semakin besar,” jelasnya.

Raliz menegaskan bahwa keberadaan program MBG harus dipandang sebagai program strategis yang membutuhkan pengawasan dan perbaikan secara berkelanjutan. "Bukan pindah tangan, akan tetapi pembenahan sistem,” tegasnya.

Sementara di sisi lain, Anggota RAPI Nagan Raya Dian yang menilai bahwa pembenahan sistem jauh lebih penting dibandingkan sekadar mengganti pihak atau tempat penyediaan makanan.

Dian menyampaikan bahwa setiap perubahan kebijakan harus didasarkan pada kajian yang objektif dan perhitungan biaya yang transparan.

“Kalau memang ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG, mari kita benahi bersama. Jangan sampai solusi yang diambil justru menimbulkan persoalan baru dan membutuhkan anggaran tambahan,” jelas Dian.

Menurutnya, kantin sekolah dapat menjadi bagian dari ekosistem pendukung program MBG, tetapi perlu ada kajian mengenai kesiapan fasilitas, standar keamanan pangan, kapasitas produksi, kebersihan, distribusi, hingga pengawasan.

“Jangan hanya melihat biaya makanan per porsi. Efisiensi harus dihitung secara keseluruhan, mulai dari investasi fasilitas sampai biaya operasional dan pemeliharaannya," sebutnya.

Ia berharap anggaran negara benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan penerima manfaat.

"Perbedaan mekanisme pelaksanaan seharusnya tidak menggeser fokus utama, yaitu memastikan anak-anak dan kelompok penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi, aman, berkualitas, dan tepat waktu,” ungkap Dian.(id83)