Perhutanan Sosial Dorong Ekonomi Masyarakat, 19 KUPS Terima Dukungan

REDELONG (Waspada.id): Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama sejumlah pihak meninjau langsung potensi hasil alam yang dikembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bener Meriah di KUPS Karang Putih Desa Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan WRI, GGGI, BDLH, Dirjen PUPS Kementerian Lingkungan Hidup, BPSKL Medan, Kepala DLHK Aceh, Wakil Wali Kota Sabang, perwakilan Aceh Besar, serta Plt Sekda Aceh Tengah.

Peninjauan menjadi bagian dari upaya melihat langsung pengembangan hasil hutan dan usaha masyarakat melalui program perhutanan sosial. Program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar mengatakan, kehadiran berbagai pihak dalam kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi hutan secara lestari.

“Ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi langkah awal agar di Bener Meriah benar-benar ada arboretum. Kalau negara lain kehilangan varietas kopi, bisa mengambilnya dari Bener Meriah,” ujar Tagore.

Ia juga berharap adanya perluasan lahan serta dukungan berkelanjutan bagi petani kopi dan KUPS. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada 19 KUPS menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, kami mendukung penuh program ini dan berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DLHK Aceh Hanan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk PPDLH, Survey Jir Ai, Kementerian Kehutanan dan WRI.

Menurutnya, program perhutanan sosial tersebut diterima empat wilayah, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar dan Kota Sabang, yang terdiri dari 19 KUPS.

“Kegiatan seperti inilah wujud nyata bahwa hutan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Harapannya, ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dapat semakin membaik,” kata Hanan.

Dari PPDLH Pusat juga disampaikan apresiasi kepada Bupati Bener Meriah yang mengikuti kegiatan hingga setengah hari.

“Saya salut dengan Bapak Bupati. Baru kali ini saya bertemu dengan bupati yang mengikuti acara mewakili masyarakat hingga setengah hari,” ujarnya.

PPDLH juga menyatakan akan bersama-sama mencari sumber pendanaan baru di luar APBN dan APBD untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Sementara itu, Senior Manager WRI Sumatra Rahmat Hidayat mengatakan, WRI telah memasuki tahun keenam berkontribusi di Aceh. Fokusnya antara lain memperkuat masyarakat di sekitar kawasan hutan agar memperoleh akses legal melalui perhutanan sosial sekaligus mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

“WRI tidak hanya mendukung perizinan, tetapi juga penguatan kelembagaan, pelatihan, pengembangan produk, akses pasar dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Rahmat.

Untuk Bener Meriah, WRI mendukung tiga kelompok perhutanan sosial dengan lima kelompok usaha. Dukungan meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan ekonomi produktif, pengembangan produk dan membuka akses pasar serta keterlibatan berbagai pihak.

Rahmat menyebutkan, total dukungan untuk KUPS mencapai Rp17,5 miliar, dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan skema pendanaan campuran, tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga CSR, perbankan serta sumber pendanaan lainnya.

“Harapannya, inisiatif ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga hutan tetap lestari,” pungkasnya.(id86)