Perkara Suap Mantan Bupati Langkat Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan

MEDAN (Waspada.id): Perkara dugaan penerimaan suap senilai Rp1 miliar yang menjerat mantan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim telah dilimpahkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Pelimpahan berkas perkara tersebut dilakukan pada Rabu (11/11/2026). Pimpinan Pengadilan Tipikor Medan juga telah menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut serta menjadwalkan sidang perdana pada Selasa (24/11/2026).

Juru Bicara PN Medan Kelas IA Khusus Soniady Sudrajat, saat dikonfirmasi Jumat (12/11/2026), membenarkan pelimpahan berkas perkara terdakwa mantan orang pertama di Pemkab Langkat tersebut.

“Benar bang, Rabu kemarin (11/11/2026) dilimpahkan tim jaksa KPK, atas nama terdakwa Syah Afandin alias Ondim. Pimpinan juga sudah menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya,” kata Soniady saat dikonfirmasi wartawan.

Majelis hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut terdiri atas As’ad Rahim Lubis sebagai hakim ketua, didampingi hakim anggota Deny Syahputra dan Rurita Ningrum.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU KPK dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/11/2026).

Perkara yang menjerat Ondim berkaitan dengan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sebelumnya, KPK lebih dahulu melimpahkan perkara Yaqub Abdhal Mu’arif dalam berkas terpisah. Yaqub merupakan rekanan yang diduga sebagai pemberi suap senilai Rp1 miliar terkait 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) serta lima paket pekerjaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Paket-paket pekerjaan tersebut berlangsung dalam periode Maret 2025 hingga Juli 2026.

Dalam perkara Yaqub, tim JPU KPK menuntut terdakwa agar dipidana dua tahun dan empat bulan penjara. Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Ruang Sidang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (9/11/2026).

Selain pidana penjara, tim JPU KPK juga menuntut Yaqub dengan pidana denda Rp200 juta subsidair 80 hari penjara apabila denda tersebut tidak dibayar.

Praktik dugaan fee proyek sebesar 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan diduga kuat disisihkan untuk Ondim sejak tahun 2025 hingga 2026.

Tim JPU KPK Toni Indra sebelumnya juga telah menghadirkan Ondim sebagai saksi dalam persidangan perkara Yaqub di Pengadilan Tipikor Medan.

Perkara dugaan suap tersebut terungkap setelah tim penindakan KPK mengamankan Syah Afandin bersama sejumlah pihak dalam operasi yang berlangsung di Langkat, Binjai, dan Medan, Kamis (2/7/2026).

Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak turut diamankan, di antaranya Winnada Akbar yang merupakan ajudan, serta Syahrial Harahap, mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Keesokan harinya, KPK menetapkan Syah Afandin alias Ondim dan Yaqub Abdhal Mu’arif sebagai tersangka dalam perkara tersebut dengan barang bukti di antaranya uang tunai sebesar Rp100 juta.(Fes)