Perkosa Anak Kandung, Ayah di Aceh Selatan Divonis 200 Bulan Penjara dan Kehilangan Hak Asuh

TAPAKTUAN (Waspada.id): Hukuman 200 bulan penjara ternyata bukan akhir dari konsekuensi hukum yang harus ditanggung SK (56), seorang ayah asal Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, yang terbukti memperkosa anak kandungnya sendiri.

Kini, pria tersebut juga kehilangan seluruh kekuasaannya sebagai orang tua setelah Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mengabulkan permohonan pencabutan hak pengasuhan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Aceh Selatan.

Putusan itu menjadi langkah hukum untuk memastikan anak korban tidak lagi berada di bawah kekuasaan ayah yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Rozano Yudistira, S.H., M.H., melalui Pelaksana Harian (Plh.) Kasi Intelijen, Muhammad Ridho, S.H., M.H., mengatakan permohonan tersebut dikabulkan dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada Kamis, (5/11).

"Langkah hukum ini dilakukan demi memberikan perlindungan penuh kepada anak korban sekaligus memastikan kepentingan terbaik bagi masa depan dan keselamatan anak," ujar Muhammad Ridho kepada Waspada.id di Tapaktuan, Sabtu (14/11).

Melalui penetapan perkara Nomor 85/Pdt.P/2026/MS.Ttn, hakim Said Nurul Hadi memutuskan mencabut seluruh kekuasaan SK sebagai ayah terhadap anak perempuannya yang berinisial I.

Hak pengasuhan anak yang berasal dari Gampong Pinto Rimba, Kecamatan Trumon Timur, tersebut selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada ibu kandung korban berinisial S.

Sebelumnya, SK telah dinyatakan bersalah dalam perkara pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan menjatuhkan hukuman penjara selama 200 bulan atau setara 16 tahun 8 bulan.

Vonis tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, menurut Kejari Aceh Selatan, hukuman pidana saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan anak korban. Karena itu, Jaksa Pengacara Negara menempuh langkah hukum lanjutan melalui permohonan pembebasan kekuasaan orang tua.

Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertimbangan hukum tersebut juga diperkuat dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah wa an-Nazha'ir fi al-Furu', yang menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.

Hakim turut mempertimbangkan prinsip maqasid syariah, khususnya hifdz nafs, yakni kewajiban menjaga keselamatan jiwa manusia, termasuk melindungi kondisi mental dan psikologis anak dari ancaman yang dapat membahayakan kehidupannya.

"Untuk menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa maupun mental anak, maka mencabut kekuasaan termohon sebagai orang tua merupakan tindakan preventif terbaik," kata Muhammad Ridho mengutip pertimbangan hakim. (id85)