Perubahan Desil, Banyak Warga Miskin Tebingtinggi Mengeluh

TEBINGTINGGI (Waspada.id): Sebagian besar warga miskin di berbagai kelurahan di kota Tebingtinggi mengeluh, terkait perubahan Desil (metode pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat) di Dinas Sosial kota Tebingtinggi.

Keluhan terbesar, terkait dengan melompatnya Desil mereka dari level miskin ke level sejahtera. Selain itu, banyak pula keluhan warga miskin yang harusnya layak mendapatkan bantuan, ternyata tidak masuk dalam data Desil.

Relawan sosial yang beraktivitas bagi dukungan gak warga miskin Surya Ningsih, Selasa (8/9), menyebutkan terdapat banyak kasus di berbagai kelurahan yang mengalami proses kenaikan tingkat Desil yang tak sesuai keadaan warga sebenarnya.

Misalnya, Kamaruddin, 50, warga Link. 02, Kel. Pabatu, Kec. Padang Hulu, juga warga Link. 06, Kel. Satria, Kec. Padang Hilir bernama Erlina, 65, yang tidak punya penghasilan namun desilnya ditingkat sejahtera. Ada juga warga Link. 01, Kel. Bdr. Sono, Kec. Padang Hulu bernama Khoe Tj Hui Phin, 78, merupakan Lansia yang sama sekali tidak dapat bantuan pemerintah. "Mereka ini contoh warga Lansia yang tak dapat perhatian pemerintah," ujar aktifis yang akrab dipanggil Echi ini.

Bincang dengan KTU BPS kota Tebingtinggi terkait Desil. Waspada.id/Khalik

Beberapa warga yang berhak dapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), diantaranya Ridho C. Syam, 40, warga Jln. Indra, Link. 01, Kel. P. Mancung, Kel. Bajenis, juga Doni Usman Siregar, 45, warga Link. 06, Kel. Satria, Kec. Padang Hilir serta Wangga H Anggara, 35, warga Link. 04, Kel. Deblot Sindoro, Kec. Padang Hilir. "Mereka ini contoh desilnya yang tiba-tiba naik, tanpa alasan jelas," ungkap aktifis LSM Laksamana ini. Namun, ketika diurus, tambah Echi, justru turun kembali.

Terkait itu, KTU Badan Pusat Statistik (BPS) kota Tebingtinggi Heny Syahputri, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, menyatakan pihaknya tak terkait langsung dengan penentuan Desil. "Ada beberapa OPD yang bersinergi, mulai dari Bappeda hingga Dinas Sosial. Semua data masing-masibg di kirim ke Pusat dan Pusat yang tentukan sesuai kuota yang ada," terang dia.

Warga etnis Tionghoa yang tidak pernah menerima bantuan dari Pemko Tebingtinggi. Waspada.id/Khalik

Pihaknya juga mengukur kategori orang miskin berdasarkan standar BPS. Untuk Tebingtinggi, warga yang disebut miskin berada pada konsumsi makanan senilai Rp. 660 ribu per bulan per kepala. "Di bawah garis standar itu mereka dinyatakan rentan," terang Heny.

Plt. Kepala Dinas Sosial Tigahara Hasibuan, tak dapat ditemui. Staf di ruang utama Dinsos, mengatakan para pejabat di lingkungan Dinsos lagi rapat di Balai Kota. Meski demikian, ada komitmen bertemu dengan salah satu Kabid di bidang itu besok. (Lik)