Perusahaan Tidak Setor Dana Cadangan Pesangon Bisa Kena Pidana

JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan para pengusaha untuk segera mempersiapkan dana cadangan pesangon (DCP). Perusahaan yang ingkar dalam memenuhi hak pesangon pekerja berpotensi menghadapi sanksi pidana.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, meminta perusahaan mulai melakukan persiapan sejak sekarang.

Pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun hingga Oktober 2027 sebelum kewajiban pengelolaan dana cadangan pesangon tersebut berlaku efektif.

"Kenapa saya memberi pesan seperti itu? Karena ada sanksi pidana bagi perusahaan yang memang ingkar tidak memberikan pesangon. Jadi saya bukan dalam konteks menakut-nakuti, tapi justru saya harus men-spill, justru harus menginfokan supaya Bapak Ibu punya waktu," kata Indah dalam Sosialisasi UU 27/2026, Jumat (13/11/2026).

Kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon merupakan mandat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Nantinya, seluruh dana tersebut wajib disetorkan ke lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.

Indah menjelaskan, dirinya sengaja mengusulkan masa transisi selama satu tahun saat pembahasan UU 27/2026. Langkah tersebut dimaksudkan agar kalangan dunia usaha memiliki waktu untuk menyiapkan skema keuangan sebelum aturan diterapkan sepenuhnya.

"Tadinya undang-undang terbit, maka harus terbit pula lembaga dana cadangan pesangon dan seluruhnya uang-uang pesangon atau Dapen (Dana Pensiun) dan DPLK harus direlokasi, transformasi ke lembaga ini," katanya.

"Saya memahami pemberi kerja atau pengusaha pasti akan agak kelabakan kalau langsung diberlakukan. Oleh karena itu hasil diskusi kami alhamdulillah memberikan masa transisi selama satu tahun untuk pengelolaan dana cadangan pesangon secara terpusat. Kita tunggu nanti arahan teknisnya," imbuh Indah.

Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Khusus

Kemnaker sebelumnya mengungkap rencana pembentukan lembaga khusus yang akan bertugas mengelola dana cadangan pesangon sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2026.

"Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah. Nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini," ungkap Indah.

Dengan aturan baru tersebut, Dana Pensiun (Dapen) milik perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak lagi diperbolehkan mengelola dana pesangon pekerja.

"Di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola (oleh Dapen/DPLK) karena undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, ini lembaga pemerintah," tegas dia.

Indah mengaku banyak menerima masukan dari perusahaan agar Dapen tetap diizinkan mengelola DCP. Namun, ketentuan dalam undang-undang telah mengatur bahwa seluruh dana harus terpusat di satu lembaga resmi pemerintah.

Langkah Persiapan Selama Masa Transisi

Meski tenggat penyetoran penuh baru jatuh pada Oktober 2027, Indah meminta pengurus pengelola dana pensiun di setiap perusahaan segera melakukan persiapan sejak dini.

Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan teknis turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Namun, perusahaan diminta mulai membenahi data internal, termasuk jumlah pekerja dan kondisi keuangan.

"Tapi sambil menunggu PP ini jadi, saran saya Bapak Ibu di setiap perusahaan mulai berbenah dengan cara mendata lebih jelas jumlah pekerja, jumlah keuangan, kemudian nanti kalau in case of harus ditransfer semua, semuanya menjadi jelas dan transparan," pungkas Indah. (Lip6)