PETI Geumpang Ditertibkan, Buruh Terjepit Cicilan

PIDIE (Waspada.id): Ribuan buruh tambang emas di Geumpang, Kabupaten Pidie, kini menghadapi ketidakpastian setelah aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ditertibkan aparat.

Bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari tambang, berhentinya aktivitas berarti terputusnya penghasilan, sementara cicilan kendaraan, biaya kuliah dan sekolah anak tetap berjalan.

Salah seorang buruh, Razali, 58, kepada Waspada.id, Selasa (22/9), mengaku mulai kesulitan membayar cicilan kendaraan setelah lokasi tempatnya mencari nafkah ditertibkan.

“Sekarang mulai kesulitan membayar kredit karena tempat kami mencari nafkah sudah ditutup. Sebelumnya, dari hasil bekerja di tambang, cicilan kendaraan bisa kami bayar setiap bulan,” ujar Razali.

Razali mengatakan penghasilan dari bekerja di tambang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar angsuran kendaraan dan membiayai pendidikan empat anaknya.

Dua anaknya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sedangkan dua lainnya masih duduk di bangku SMA.

Kini, ketika sumber penghasilan terhenti, kebutuhan tersebut tetap berjalan.

Cicilan kendaraan tetap jatuh tempo. Dua anak tetap membutuhkan biaya kuliah dan dua lainnya tetap harus bersekolah.

Bagi Razali, kehilangan pekerjaan tidak hanya berarti kehilangan pendapatan harian. Ia harus mencari sumber penghasilan baru agar kebutuhan keluarga dan kewajiban kredit tetap terpenuhi.

Kondisi tersebut menjadi semakin berat karena empat anaknya masih membutuhkan biaya pendidikan.

Dua anak sedang kuliah dan dua lainnya masih SMA. Kebutuhan pendidikan mereka tetap harus dipenuhi meski pemasukan keluarga berkurang.

Razali merupakan bagian dari ribuan buruh yang selama ini bekerja di kawasan tambang emas Geumpang.

Para pekerja tersebut disebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan datang ke Geumpang untuk mencari penghasilan.

Kondisi setiap pekerja tentu berbeda. Namun bagi mereka yang memiliki keluarga, cicilan dan tanggungan pendidikan, terhentinya aktivitas tambang berarti harus mencari jalan keluar untuk mempertahankan penghasilan.

RBT Ikut Kehilangan Penumpang

Dampak penghentian aktivitas tambang juga dirasakan pekerja di sektor pendukung.

Muhammad, pengemudi RBT atau ojek, mengaku ikut merasakan penurunan aktivitas setelah tambang ditertibkan.

“Kalau aktivitas tambang berhenti, kami yang RBT juga ikut merasakan dampaknya. Penumpang berkurang, order atar jemput logistik juga tidak ada lagi. Otomatis penghasilan ikut turun,” ujar Muhammad.

Selama ini, pengemudi RBT memperoleh pendapatan dari mengangkut pekerja dan melayani kebutuhan mobilitas masyarakat di sekitar kawasan tambang.

Ketika aktivitas tambang berkurang, jumlah penumpang dan orderan ikut menurun.

Dampak ekonomi juga dirasakan pedagang kecil, warung dan pelaku usaha lainnya yang selama ini melayani kebutuhan para pekerja.

93 Gelondongan Ditertibkan

Aktivitas PETI di kawasan KM 14 dan KM 17 Gampong Pulo Lhoih, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, ditertibkan aparat gabungan selama dua hari, 17–18 September 2026.

Polres Pidie bersama Kodim 0102/Pidie, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta personel Brimob Polda Aceh turun langsung ke lokasi.Penertiban dipimpin Kabagops Polres Pidie AKP Raja Aminuddin Harahap.

Saat petugas tiba, aktivitas penambangan maupun para penambang sudah tidak terlihat. Namun sejumlah sarana yang ditinggalkan tetap ditindak.

Petugas menemukan dan menertibkan 93 unit besi tabung gelondongan, tiga unit mesin diesel, 28 sak karung material, satu unit tong pembakaran, serta sejumlah peralatan lainnya.

Camp hunian yang terbuat dari kayu dan material terpal juga dibongkar dan dimusnahkan di lokasi.

Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut berbagai upaya preemtif dan preventif, mulai dari imbauan, edukasi, koordinasi hingga pemantauan.

Kapolres Pidie mengatakan penertiban dilakukan setelah masih ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin.

“Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari berbagai upaya yang telah kita lakukan sebelumnya, baik melalui langkah preemtif maupun preventif. Ketika masih ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin, maka dilakukan langkah penertiban secara terpadu bersama TNI dan pemerintah daerah,” ujar Kapolres Pidie.

Menurutnya, penanganan PETI tidak hanya berkaitan dengan perizinan dan penegakan hukum, tetapi juga keselamatan masyarakat serta dampak terhadap lingkungan.

Polres Pidie bersama TNI dan Pemerintah Kabupaten Pidie menyatakan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memiliki perizinan sesuai ketentuan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa perizinan dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak lingkungan maupun berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” tegasnya.

Penertiban selama dua hari berlangsung aman, tertib dan kondusif.

Kini, setelah aktivitas tambang berhenti, persoalan lain menghadang para pekerja. Bagi Razali, cicilan kendaraan tetap jatuh tempo, dua anak tetap membutuhkan biaya kuliah dan dua lainnya harus tetap bersekolah. Bagi Muhammad, orderan RBT ikut berkurang.

Di balik penertiban PETI, kehidupan keluarga tetap berjalan. Penghasilan bisa terhenti, tetapi cicilan, biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga tidak ikut berhenti. (Id69)