Sengketa Sistem Pembayaran Kini Bisa Masuk LAPS SJK, Ini Syaratnya


JAKARTA (Waspada.id): Konsumen yang menghadapi sengketa dengan penyelenggara sistem pembayaran kini memiliki alternatif penyelesaian di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
Perluasan layanan tersebut merupakan hasil kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa konsumen dan menekan potensi kerugian.
Menurutnya, pelaku usaha jasa keuangan juga harus menjadikan setiap pengaduan konsumen sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky, dikutip Selasa (17/11/2026).
Dicky menambahkan, perlindungan konsumen tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan sinergi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan untuk membangun ekosistem perlindungan konsumen yang terintegrasi.
Ekosistem tersebut mencakup pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil bagi konsumen maupun pelaku usaha.
Perluasan Layanan Jadi Amanat UU P2SK
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.
LAPS SJK sebelumnya telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Cakupan layanan tersebut semakin luas setelah BI memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas atau melalui pengadilan apabila pengaduan kepada pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.
Meski demikian, konsumen tidak serta-merta dapat langsung membawa setiap keluhan ke LAPS SJK. Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab menangani pengaduan melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak menghasilkan kesepakatan melalui mekanisme internal tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK atau pengadilan.
Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif tersebut dikenal sebagai External Dispute Resolution (EDR).
Tidak Semua Keluhan Bisa Dibawa ke LAPS SJK
Dalam pelaksanaannya, LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal, tetapi belum mencapai kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha.
Selain itu, sengketa yang diajukan tidak boleh sedang diproses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI juga menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pelaku usaha diharapkan memperkuat mekanisme penanganan pengaduan internal sekaligus mendukung proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui perluasan cakupan layanan ini, OJK dan BI berharap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran semakin kuat.
Selain memberikan kepastian penyelesaian bagi konsumen, keberadaan mekanisme tersebut juga diharapkan menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih adil, efektif, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. (Lip6)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda