PJJ Jenjang SMA Diluncurkan, Sasar 3.500 Anak Tak SekolahPJJ Jenjang SMA Diluncurkan, Sasar 3.500 Anak Tak Sekolah
TANGERANG (Waspada.id): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah ke 34 provinsi pada 2026. Program ini menargetkan 3.500 anak tidak sekolah (ATS) kembali mengakses pendidikan, sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan nasional.
Peluncuran implementasi PJJ skala penuh ini dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Kabupaten Tangerang, Kamis (23/4). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan bermutu tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun sosial.
“Pendidikan tidak lagi dipandang sebatas kegiatan formal di ruang kelas, tetapi sebagai proses pembelajaran yang harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PJJ menjadi solusi nyata untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terlayani,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberhasilan program ini. Kemendikdasmen, kata dia, terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembangunan studio pembelajaran yang memungkinkan guru-guru terbaik mengajar secara real-time kepada siswa di berbagai daerah.
Menurutnya, pengembangan super aplikasi Rumah Pendidikan menjadi bagian dari transformasi digital pembelajaran yang dapat diakses secara luas.
Namun demikian, implementasi PJJ tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi siswa secara menyeluruh.
“Peran guru tetap sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik,” katanya.
Sebagai tahap awal, sebanyak 20 sekolah telah ditetapkan sebagai pionir pelaksanaan program PJJ jenjang pendidikan menengah. Sekolah-sekolah ini diharapkan menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa perluasan PJJ merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu sekaligus pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan layanan pendidikan khusus.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), jumlah ATS jenjang pendidikan menengah saat ini mencapai sekitar 1,13 juta dari total sekitar 4 juta ATS secara nasional.
“Kelompok ini membutuhkan pendekatan layanan pendidikan yang fleksibel, dan PJJ menjadi salah satu solusi yang relevan untuk menjangkau mereka,” ujar Tatang.
Program PJJ ini diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan angka ATS tinggi, wilayah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang melayani anak-anak pekerja migran Indonesia.
Adapun sasaran program mencakup anak usia 16 hingga 18 tahun yang berstatus sebagai anak tidak sekolah.
Sebelumnya, pada 2025, implementasi PJJ jenjang pendidikan menengah telah diuji coba dengan menggandeng Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, dan SMAN 2 Padalarang, Jawa Barat sebagai sekolah induk.
Pada 2026, program ini diperluas dengan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk SIKK yang akan berperan sebagai pusat komando penyelenggaraan PJJ di wilayahnya.
Sekolah induk bertanggung jawab dalam penyiapan guru, penyediaan materi pembelajaran, hingga penerbitan ijazah bagi peserta didik.
Selain itu, sebanyak 62 sekolah mitra turut dilibatkan sebagai unit layanan peserta didik dan pusat dukungan belajar lokal, termasuk penyediaan ruang belajar luring serta tutor pendamping bagi siswa PJJ.
Melalui perluasan ini, pemerintah berharap PJJ dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka anak tidak sekolah sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas di seluruh Indonesia.(id11)
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda