PKS DPRD Sumut Desak Sekda Definitif Segera Diproses

MEDAN (Waspada.id) — Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara mendorong Gubernur Sumut segera memproses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Jabatan tersebut dinilai strategis untuk memperkuat koordinasi birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Sumut.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar ST MT, menyampaikan hal itu kepada wartawan, Selasa (1/9/2026), usai Rapat Kerja (Raker) DPRD Sumut di Hotel Niagara, Parapat, Kabupaten Simalungun.

Menurut Abdul Rahim, Sekda memiliki posisi penting dalam mengoordinasikan perangkat daerah sekaligus memastikan kebijakan gubernur dapat diterjemahkan menjadi program yang terarah dan tepat sasaran.

“Dengan Sekda yang definitif akan memberikan kepastian dan penguatan dalam kewenangan mengambil kebijakan. Posisi Sekda sangat strategis, termasuk sebagai Ketua TAPD,” ujarnya.

Dia berharap proses seleksi Sekda definitif segera dimulai sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Figur yang dipilih, kata dia, harus memiliki kapasitas, integritas, pengalaman birokrasi serta mampu bekerja sama dengan gubernur dan seluruh perangkat daerah.

Abdul Rahim menilai keberadaan Sekda definitif semakin dibutuhkan karena tantangan pembangunan Sumut ke depan semakin besar. Selain menjalankan program pembangunan, pemerintah provinsi juga dituntut meningkatkan kemampuan fiskal dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah.

“Kita berharap ada figur yang memang siap bekerja membantu gubernur menjalankan program-program gubernur,” katanya.

Dia menyebut peningkatan APBD Sumut harus didukung birokrasi yang kuat dan profesional. Optimalisasi pendapatan dapat dilakukan melalui sektor pajak, pemanfaatan aset daerah, pengembangan sumber pendapatan baru hingga peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Terutama optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, kemudian potensi aset-aset daerah, sumber pendapatan baru dan BUMD untuk meningkatkan dividen,” jelasnya.

Penyertaan Modal

Selain itu, Abdul Rahim menyoroti kinerja Bank Sumut setelah mendapat tambahan penyertaan modal. Menurutnya, tambahan modal tersebut harus diikuti peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Kita tidak mau lagi Bank Sumut dividennya hanya berkisar Rp350 miliar. Dengan penambahan modal, kita berharap bisa mudah-mudahan melebihi Rp400 miliar,” katanya.

Dia menegaskan, Sekda definitif diharapkan mampu menjadi penggerak birokrasi sekaligus memperkuat koordinasi pemerintahan agar program pembangunan berjalan konsisten dan anggaran dikelola secara efektif.

“Di situlah perlunya Sekda definitif. Kita membutuhkan figur yang mampu memperkuat pemerintahan dan membantu gubernur mewujudkan program-program pembangunan untuk masyarakat Sumatera Utara,” pungkasnya. (idi142)