Polemik Pergeseran Anggaran di Dinas Cikataru Deliserdang, Dr. Fernanda: Pergeseran Anggaran Bukan Hal Baru

MEDAN (Waspada.id): Polemik pergeseran anggaran sebesar Rp9 miliar di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Kabupaten Deliserdang telah memicu perdebatan hangat di kalangan legislatif dan publik. Meskipun kritik dari berbagai pihak menyuarakan kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas, tapi banyak masyarakat yang melihat langkah ini dari sudut pandang yang lebih pragmatis.

Hal itu membuat Dr. Fernanda, akademisi politik anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU angkat bicara. Menurutnya, pergeseran anggaran dalam konteks pembangunan daerah bukanlah hal yang baru. Dalam situasi tertentu, pemerintah daerah memang harus memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan dana ke proyek yang lebih mendesak.

"Namun, ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Dr Fernanda di Medan, Senin (14/9/26).

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan yang mendesak dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Dr. Fernanda menambahkan bahwa pengalihan anggaran harus disertai dengan dokumentasi yang jelas dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

Banyak pihak berpendapat bahwa pengalihan anggaran ke proyek median jalan di Jalan Sultan Serdang menuju Bandara Kualanamu adalah langkah strategis.

Sementara Prof Aulia Ishak, MT, Ph.D pengamat infrastruktur dari USU mengatakan, pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, terutama menuju bandara, sangat penting untuk pengembangan ekonomi daerah. Jika pengalihan anggaran ini dapat meningkatkan infrastruktur transportasi, maka hal itu dapat dipertimbangkan sebagai langkah positif. Polemik ini menunjukkan perlunya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Begitu juga dengan Pengamat Sosial, Dr. Agus Suriadi, menyatakan, transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.

"Namun, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga penting untuk menjawab kebutuhan mendesak. Masyarakat harus diajak berpartisipasi dalam proses ini agar keputusan yang diambil dapat diterima secara luas," jelasnya.

Dengan demikian, tambahnya, masyarakat Deliserdang menantikan langkah konkret dari pemerintah dan DPRD untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.(id.28)