Polisi Mulai Selidiki Dugaan Makar Kasus Penyadapan Prabowo

JAKARTA (Waspada.id): Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan kepolisian mulai menyelidiki dugaan makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kaki tangannya.

Hal itu disampaikan Suyudi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11) pagi ini.

"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata dia.

"Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan/atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah," sambung Suyudi

Dia mengatakan hingga saat ini dugaan perbuatan dan/atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Pasalnya, sejauh ini dugaan tindak pidana penyadapan dan akses ilegal yang dilakukan tersangkasejauh ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar.

"Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," ujar Suyudi.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR itu, Suyudididampingi sejumlah pejabat utama Polri.

Beberapa di antaranya terlihat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Asep Edi Suheri, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Irjen Pol Asep Safrudin, dan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidium) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan rapat tersebut akan mengusut dalang hingga motif penyadapan tersebut.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Habib akhir pekan lalu.

Habiburokhman mengatakan rapat akan dipimpin langsung olehnya bersama para Wakil Ketua Komisi III yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.

Ia menegaskan Komisi III akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujar dia yang juga politikus Gerindra itu.

Gerindra adalah partai politik yang dipimpin Prabowo sebagai Ketua Umum cum Ketua Dewan Pembina.

Sementara itu dalam kasus penyadapan itu, Bareskrim telah menetapkan empat jenderal aktif Polri sebagai tersangka.

Para tersangka itu adalah Listyo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.

Meskipun demikian pihak istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan sejumlah pejabat negara lain termasuk Kepala BIN M Herindra dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan dugaan perbuatan Listyo dkk bisa dikategorikan makar.(cnni)