Potensi Dana Pesangon Rp150 Triliun, Pengelolaannya Jadi Sorotan


JAKARTA (Waspada.id): Potensi dana kompensasi pesangon pekerja di Indonesia diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Besarnya dana tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama terkait skema pengelolaan investasi, likuiditas, hingga kesiapan pembayaran ketika pekerja membutuhkan hak kompensasinya.
Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, mengatakan estimasi tersebut berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan OJK.
“Kalau survei kita kemudian memperkirakan dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp 100 triliun–Rp 150 triliun sebenarnya,” kata Iwan dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK di Bali, Selasa (17/11/2026).
Menurut Iwan, besarnya potensi dana kompensasi pesangon tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat. Pasalnya, terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat yang harus diperhitungkan dalam penyusunan strategi pengelolaan dana.
Salah satu pemicu pencairan adalah ketika pekerja memasuki usia pensiun. Namun, pembayaran pesangon juga dapat terjadi lebih awal, misalnya ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kondisi tersebut membuat pengelolaan dana pesangon memiliki tingkat kompleksitas tersendiri. Pengelola tidak cukup hanya mengejar optimalisasi hasil investasi, tetapi juga harus memastikan ketersediaan dana ketika kewajiban pembayaran muncul.
Iwan menegaskan, strategi investasi harus disesuaikan dengan karakteristik kewajiban pembayaran, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya PHK dalam skala besar.
"Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi, bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal," ujarnya.
Potensi Dana Pesangon Keluar dari DPLK, Industri Pensiun Terancam Menyusut
Di sisi lain, pengelolaan dana kompensasi pesangon juga berkaitan dengan keberlangsungan industri dana pensiun, khususnya Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, sebelumnya menyoroti potensi penyusutan industri dana pensiun apabila dana cadangan pesangon yang selama ini dikelola DPLK dialihkan ke lembaga khusus bentukan pemerintah.
Menurutnya, pemindahan dana tersebut berpotensi mengurangi aset yang selama ini dikelola industri dana pensiun.
“Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukannya membesar malah mengempis. Karena dana pensiun, cadangan pensiun, dan cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar, masuk ke lembaga khusus tadi itu,” kata Ogi dalam acara yang sama di Bali, Selasa (17/11/2026).
Karena itu, Ogi berpandangan dana cadangan pesangon sebaiknya tetap dikategorikan sebagai bagian dari program dana pensiun. Dengan demikian, pengelolaannya dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara program pensiun yang sudah ada maupun pihak lain yang memenuhi ketentuan.
“Jadi, posisi kami sebaiknya itu tetap dikategorikan sebagai dana pensiun. Kalau penyelenggaranya kita open siapa saja, tapi tetap lembaga penyelenggara dana pensiun,” pungkasnya. (Lip6)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda