Prabowo: Impor BBM Tembus Rp500 Triliun per TahunPrabowo: Impor BBM Tembus Rp500 Triliun per TahunPrabowo:ImporBBMTembusRp500TriliunperTahun

JAKARTA (Waspada.id): Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan nilai impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai US$28 miliar hingga US$30 miliar per tahun. Dengan asumsi kurs Rp17.853 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp499 triliun hingga Rp534 triliun.

Besarnya impor BBM menjadi perhatian pemerintah karena dana ratusan triliun rupiah tersebut mengalir ke luar negeri setiap tahun. Karena itu, pemerintah mendorong percepatan transisi energi, termasuk penggunaan kendaraan listrik dan bahan bakar berbasis energi domestik.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meresmikan produksi motor listrik nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

"Kita mengirim uang US Dollar untuk BBM kita melebihi—kadang-kadang USD 30 miliar, antara USD 28 miliar sampai USD 30 miliar, benar? Menteri ESDM, tiap tahun USD 30 miliar," ujar Prabowo dalam acara Peluncuran Motor Listrik Nasional Beserta Ekosistem Pendukung di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Dorong Kendaraan Listrik dan B50

Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen memangkas ketergantungan terhadap energi impor. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperluas penggunaan kendaraan listrik secara masif.

Menurutnya, peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, tetapi juga dapat mengurangi pengeluaran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain kendaraan listrik, pemerintah mengandalkan penggunaan BBM campuran bahan bakar nabati, termasuk implementasi biodiesel 50% atau B50.

"Kita bertekad mengurangi ini. Dengan solar B50 sekarang, kita sudah mengurangi (impor)—bahkan harusnya kita tidak impor lagi diesel dari luar. Namun, karena masih tergantung pada beberapa energi fosil luar negeri, kita akan segera mengganti LPG menjadi CNG," beber Prabowo.

Pemerintah juga berencana mengurangi ketergantungan terhadap Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan mendorong penggunaan Compressed Natural Gas (CNG).

Langkah ini dinilai strategis karena kebutuhan LPG Indonesia masih sebagian dipenuhi melalui impor. Sementara itu, pasokan gas alam untuk CNG dapat bersumber dari dalam negeri.

BBM Campur Etanol Mulai 2027

Upaya mengurangi impor energi juga diarahkan pada sektor bensin. Pemerintah tengah mematangkan penerapan BBM campuran etanol 10% atau E10, yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan E10 tersebut menjadi tahap awal menuju penerapan E20 secara bertahap.

Kajian mengenai mandatori etanol telah dilakukan sejak 2025 dan kini memasuki tahap akhir. Pemerintah menyiapkan roadmap penerapan E20 hingga 2028–2029.

"Proposal untuk etanol mandatori ini sudah kita kaji sejak 2025 dan kajiannya sudah hampir selesai. E20 itu masuk dalam perencanaan yang akan kita tetapkan nanti sampai dengan 2028–2029," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

Namun, pemerintah tidak ingin penerapan E20 justru menciptakan ketergantungan baru terhadap impor etanol. Karena itu, kesiapan industri dalam negeri menjadi salah satu syarat utama sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh.

"Kita tidak ingin begitu E20 diterapkan, etanolnya justru kita impor. Maka dari itu, sekarang kita persiapkan industrinya terlebih dahulu," jelas Bahlil.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku etanol, pemerintah akan mengoptimalkan sejumlah komoditas pertanian domestik, seperti tebu, singkong, dan jagung.

Pemerintah memanfaatkan waktu satu hingga dua tahun ke depan untuk membangun kesiapan industri sekaligus memastikan pasokan bahan baku dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Pola tersebut akan mengikuti pengembangan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang sebelumnya diterapkan secara bertahap, mulai dari B10, B20, B30 hingga B50.

"Dalam 1–2 tahun ini kita lakukan persiapan, setelah itu baru mandatory full E20," pungkasnya.

Dengan berbagai strategi tersebut, pemerintah menargetkan ketergantungan terhadap energi impor dapat ditekan. Mulai dari elektrifikasi kendaraan, peningkatan penggunaan biodiesel, peralihan LPG ke CNG, hingga pengembangan BBM berbasis etanol, seluruhnya diarahkan untuk mengurangi aliran devisa ke luar negeri sekaligus memperkuat pemanfaatan energi dan sumber daya domestik. (Lip6)