Prabowo Perintahkan Bahlil, Minimal 70 Persen Hasil Tambang Harus untuk Negara

JAKARTA (Waspada.id): Presiden Prabowo Subianto ingin negara memperoleh porsi lebih besar dari keuntungan pengelolaan tambang di Indonesia. Untuk itu, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati oleh negara.

"Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," kata Prabowo dalam acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Instruksi tersebut, menurut Prabowo, menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kendali negara atas kekayaan sumber daya alam. Pemerintah juga membuka kemungkinan untuk mengambil alih kepemilikan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan.

Meski demikian, kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal tetap terbuka. Prabowo menegaskan, investor tetap diperbolehkan memperoleh kembali modal yang telah ditanamkan. Namun setelah modal tersebut kembali, keuntungan dari kegiatan pertambangan harus lebih banyak dinikmati oleh bangsa Indonesia.

"Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan," ujar dia.

Menurut Prabowo, skema tersebut telah mulai diterapkan. Ia optimistis manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan negara dalam beberapa bulan ke depan.

Pengelolaan Tambang Mengacu Pasal 33 UUD 1945

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan kebijakan untuk memperbesar manfaat ekonomi dari sektor pertambangan bagi negara sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus berada di bawah penguasaan negara. Begitu pula dengan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan," ujar Prabowo.

Ia menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," imbuhnya.

Ekspor Wajib Lewat Satu Pintu

Selain menyoroti pembagian hasil pertambangan, Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan ekspor. Ia menginstruksikan agar seluruh aktivitas ekspor dilakukan melalui satu pintu melalui lembaga yang telah ditunjuk pemerintah.

Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan negara memperoleh data yang akurat mengenai jumlah komoditas yang dikirim ke luar negeri. Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah manipulasi laporan volume ekspor yang berpotensi merugikan negara.

Prabowo mencontohkan, perusahaan yang mengirimkan 100 ton komoditas ke luar negeri wajib melaporkan jumlah yang sama kepada pemerintah. Pelaporan tidak boleh dilakukan hanya untuk sebagian dari volume barang yang sebenarnya diekspor.

"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton," pungkasnya. (Lip6)