Prabowo Siapkan Bansos Tunai Rp5,4 Juta per Orang, Subsidi Barang Bakal DihapusPrabowo Siapkan Bansos Tunai Rp5,4 Juta per Orang, Subsidi Barang Bakal DihapusPrabowoSiapkanBansosTunaiRp5,4JutaperOrang,SubsidiBarangBakalDihapus

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan transformasi besar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, subsidi pemerintah tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai dengan nilai rata-rata mencapai Rp5,4 juta per penerima.

Rencana tersebut diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut, dilansir dari okezone.com, Kamis (11/6).

Menurut Luhut, perubahan skema bansos tersebut akan ditopang oleh percepatan transformasi digital pemerintah yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut akan menjadi fondasi dalam pengelolaan data nasional agar berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

Pemerintah menilai sistem data tunggal berbasis AI mampu meningkatkan akurasi identifikasi penerima manfaat, sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan penyaluran bantuan yang selama ini menjadi tantangan dalam berbagai program sosial.

Selain untuk bansos, sistem berbasis AI juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui teknologi tersebut, pemerintah dapat memetakan profil pelaku usaha secara lebih komprehensif sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan dapat diberikan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.

Luhut menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, pemanfaatan teknologi dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Melalui sistem tersebut, pemerintah juga dapat memantau pelaksanaan berbagai program secara real time, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi kebijakan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tegas Luhut.

Ia menambahkan, pengembangan sistem digital tersebut sepenuhnya melibatkan talenta dalam negeri. Menurutnya, hal itu menunjukkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam membangun teknologi yang dapat mendukung transformasi pemerintahan nasional.

“Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut. (okz)