Premanisme PolisiPremanisme PolisiPremanismePolisi

Mestinya yang ditakuti warga adalah penjahat. Bukan polisi.

IRONI itu kini sedang menghantui Kota Metropolitan Medan. Sejumlah warga mengaku menjadi korban razia liar yang diduga dilakukan oknum anggota Polrestabes Medan. Modusnya mencengangkan. Mereka mendatangi toko ritel, kafe, hingga warung kopi. Tanpa seragam. Tanpa surat perintah. Ponsel warga dilirik, lalu dirampas untuk diperiksa. Bila ditemukan aplikasi yang diduga berkaitan dengan judi online, pemiliknya langsung digiring ke kantor polisi.

Yang lebih mencemaskan justru terjadi setelah itu.

Menurut pengakuan sejumlah keluarga, proses hukum berubah menjadi ruang tawar-menawar. Kebebasan memiliki harga. Rp10 juta, kata mereka. Jika tak sanggup, bisa dinegosiasikan. Turun menjadi Rp5 juta, bahkan lebih rendah lagi. Angka berubah mengikuti kemampuan keluarga membayar. Seolah-olah hukum mempunyai daftar harga.

Jika pengakuan itu benar, maka yang sedang dipertontonkan bukan penegakan hukum. Melainkan premanisme yang mengenakan kewenangan negara.

Negara memang wajib memerangi judi online. Tidak ada perdebatan soal itu. Tetapi perang terhadap kejahatan tidak memberi izin kepada aparat untuk mengabaikan hukum. Polisi bukan pemburu hadiah yang bebas menyergap siapa saja. Mereka dibatasi prosedur. Dibatasi undang-undang. Dibatasi hak asasi warga negara.

Begitu prosedur diabaikan, penegakan hukum berubah menjadi intimidasi.

Yang paling menyayat justru datang dari ruang-ruang keluarga. Seorang ibu mengaku menangis ketika anaknya dibawa tanpa penjelasan. Seorang ayah yang bekerja serabutan kebingungan mencari uang jutaan rupiah demi membebaskan anaknya. Ada keluarga yang mengaku dipersilakan menawar nominal "damai". Adegannya lebih menyerupai transaksi di pasar daripada proses hukum.

"Sudah kayak pasar jengkol kantor polisi ini."

Kalimat itu terdengar kasar. Tetapi justru di situlah letak kejujurannya. Sebab hukum kehilangan kehormatannya ketika kebebasan diperdagangkan.

Ironi berikutnya lebih memprihatinkan. Dugaan praktik itu disebut-sebut melibatkan polisi-polisi muda. Mereka yang semestinya menjadi wajah baru institusi justru dituduh menghidupkan cara-cara lama: menyalahgunakan kewenangan, menakut-nakuti warga, lalu membuka pintu negosiasi.

Ini bukan lagi soal pelanggaran etik. Jika benar terjadi, persoalannya menyentuh jantung negara hukum. Polisi diberi kewenangan luar biasa karena negara mempercayai mereka menggunakan kekuasaan itu secara sah. Ketika kewenangan dipakai untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang rusak bukan hanya nama individu, melainkan legitimasi institusi.

Kini sorotan mengarah kepada Propam. Publik menunggu apakah pengawasan internal benar-benar bekerja atau sekadar menjadi benteng perlindungan sesama aparat. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan "Presisi". Kepercayaan lahir dari keberanian membersihkan institusi sendiri.

Tidak ada institusi yang hancur karena menghukum anggotanya yang bersalah. Sebaliknya, banyak institusi runtuh karena membiarkan penyimpangan menjadi kebiasaan.

Kasus di Medan adalah ujian itu.

Jika dugaan praktik pemerasan ala preman tersebut benar, maka persoalannya bukan sekadar razia liar. Yang sedang tumbuh adalah keyakinan baru di tengah masyarakat: hukum bisa dinegosiasikan, kebebasan bisa dibeli, dan kantor polisi dapat berubah menjadi tempat transaksi.

Itulah bentuk premanisme yang paling berbahaya dan mengerikan. Sebab ia tidak datang dari jalanan. Ia datang dengan membawa kewenangan negara dan seragam dari rakyat yang kini justru jadi objek pemerasannya.