Presiden Minta Himbara Buka Rekening untuk Warga RI

JAKARTA (Waspada.id): Presiden RI Prabowo Subianto meminta bank-bank milik negara bergerak lebih aktif membuka rekening bagi masyarakat. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Prabowo menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar menyiapkan rekening bagi masyarakat Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Airlangga, proses pembukaan rekening tersebut nantinya akan mengacu pada data kependudukan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Data tersebut akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia (BI), terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system.

"Terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway systemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai," ungkap Airlangga.

Program Pemerintah Bisa Masuk Rekening

Airlangga mengatakan, rekening yang disiapkan tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

Artinya, rekening tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga dapat menjadi salah satu jalur penyaluran bantuan maupun program pemerintah secara langsung kepada masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sistem keuangan formal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme penyaluran tunai.

Inklusi Keuangan Sudah 93,62%

Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini sudah cukup tinggi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93,62%.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan Indonesia juga dinilai relatif baik dan telah berada di atas standar yang digunakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen," ujar Airlangga.

Dengan instruksi tersebut, pemerintah ingin memastikan akses terhadap rekening dan sistem pembayaran digital tidak hanya terkonsentrasi pada masyarakat yang sudah terjangkau layanan perbankan, tetapi semakin merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat. (cnni)