Presiden Prabowo Didesak Jangan Biarkan Koruptor Berkeliaran dan Nyaman di IndonesiaPresiden Prabowo Didesak Jangan Biarkan Koruptor Berkeliaran dan Nyaman di IndonesiaPresidenPrabowoDidesakJanganBiarkanKoruptorBerkeliarandanNyamandiIndonesia

LANGSA (Waspada.id): Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi gerbang terakhir dalam upaya membenahi carut-marut penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Presiden diminta tidak memberikan ruang nyaman bagi para koruptor dan mafia korupsi untuk terus menikmati hasil kejahatannya.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.Pd, yang juga mantan Ketua Bidang Politik DPP KNPI Jakarta, dalam keterangannya kepada Waspada.id, Selasa (5/8).

Menurut Muzakkir, korupsi di Indonesia saat ini sudah seperti “jamur di musim hujan”. Aksi korupsi dilakukan secara terang-terangan, bahkan sebagian pelakunya seolah tidak lagi memiliki rasa malu maupun perasaan bersalah.

“Korupsi bahkan sudah dianggap bukan dosa. Para koruptor mempertontonkan perbuatannya kepada publik dengan bangga, tersenyum dan melambaikan tangan seolah-olah mereka adalah pahlawan,” ujar Muzakkir.

Ironisnya, lanjut dia, hasil korupsi terkadang justru dibagikan dalam bentuk kegiatan amal atau ibadah di berbagai tempat dan disambut dengan pesta serta penghormatan.

Menurutnya, fenomena tersebut menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Karena itu, ia mempertanyakan sampai kapan praktik korupsi dan lemahnya efek jera terhadap pelakunya akan berakhir.

Muzakkir juga menyinggung berbagai kritik keras yang selama ini disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Namun, katanya, berbagai peringatan tersebut seolah berlalu tanpa hasil. Bahkan, menurut Muzakkir, tidak sedikit koruptor yang justru menanggapinya dengan tertawa dan tidak menunjukkan rasa takut.

“Kalaupun para penjahat korupsi diproses ke meja hijau, tidak ada rasa takut dan penyesalan. Sanksi yang dijatuhkan pun sering dianggap tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan,” katanya.

Ia menilai, kondisi tersebut semakin memprihatinkan apabila narapidana korupsi masih dapat menikmati berbagai fasilitas dan kemewahan, termasuk bepergian ke luar negeri bersama keluarga.

Soroti Wacana Amnesti

Muzakkir juga menyoroti wacana pemberian amnesti atau abolisi bagi pelaku korupsi yang mengembalikan harta hasil korupsi. Menurutnya, wacana tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum apabila tidak dirumuskan secara hati-hati sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau penjahat korupsi mengembalikan harta korupsi kemudian diberikan amnesti atau abolisi, pertanyaannya, apakah aparat penegak hukum akan serius dan sungguh-sungguh melakukan tugasnya? Siapa yang mau bekerja keras jika pada akhirnya tidak ada sanksi tegas?” ujarnya.

Menurut Muzakkir, persoalan pemberantasan korupsi pada akhirnya sangat bergantung pada keberanian dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto.

Ia berharap Presiden tidak membiarkan koruptor berkeliaran dan merasa nyaman di Indonesia.

“Presiden Prabowo harus menyelamatkan negeri ini dari penjahat dan mafia korupsi. Walaupun itu teman, saudara, kolega, simpatisan, kroni maupun pendukung, semuanya harus ditindak jika terbukti melakukan korupsi,” tegasnya.

Jika ada pejabat yang terlibat korupsi, kata Muzakkir, Presiden harus berani mencopotnya agar tidak mencoreng nama baik pemerintahan.

“Penjahat korupsi harus merasa bahwa Indonesia bukan tempat yang nyaman untuk melakukan kejahatan. Jangan ada belas kasihan terhadap korupsi,” katanya.

Kritik Bukan Musuh Negara

Muzakkir juga meluruskan pernyataan yang pernah disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan terkait pihak yang dianggap perlu meninggalkan Indonesia.

Menurutnya, orang yang mengkritik program dan kebijakan Presiden Prabowo tidak seharusnya dianggap sebagai musuh. Kritik yang disampaikan secara konstruktif justru diperlukan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah.

“Yang harus keluar dari Indonesia adalah mafia korupsi dan penjahat korupsi yang merasa nyaman hidup di Indonesia dengan fasilitas mewah, sementara negara dirugikan dan terus digerogoti,” tegasnya.

Ia menilai kekayaan Indonesia masih belum dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Menurut Muzakkir, ketimpangan penguasaan ekonomi menjadi salah satu persoalan serius yang harus mendapat perhatian pemerintah.

“Kekayaan Indonesia jangan hanya dinikmati sekelompok kecil orang, sementara rakyat banyak menderita. Negara ini harus diselamatkan dari praktik korupsi yang membuat negara semakin lemah dan miskin,” ujarnya.

Dorong UU Perampasan Aset

Lebih lanjut, Muzakkir menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo pada akhirnya akan mengambil langkah lebih tegas jika kondisi pemberantasan korupsi semakin kritis.

Ia berharap pemerintah mendorong DPR RI segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan korupsi.

“Jika pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset tidak kunjung dilakukan, saya percaya Presiden Prabowo akan mengambil langkah yang diperlukan sesuai kewenangan konstitusionalnya. Kita berharap ada keberanian politik untuk menyelamatkan negara dari para koruptor,” kata Muzakkir.

Ketua Gerakan Bela Negara Kota Langsa itu menegaskan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan adil merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Indonesia jangan sampai menjadi rumah mewah bagi penjahat korupsi. Negara harus menjadi tempat yang aman bagi rakyat yang jujur, bukan tempat nyaman bagi para koruptor,” pungkas Muzakkir.(id94)