Produksi Kakao RI Merosot, dari Peringkat 3 Turun ke Posisi 7 Dunia

JAKARTA (Waspada.id): Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kakao dunia terus merosot. Dari sebelumnya berada di peringkat tiga, Indonesia kini turun ke posisi ketujuh dengan produksi sekitar 200 ribu ton.

Pemerintah pun menggenjot peremajaan perkebunan kakao rakyat dan perluasan areal tanam untuk mengembalikan produktivitas sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri hilir.

Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian, Ebi Rubianti, mengatakan, penurunan produksi kakao nasional tidak terlepas dari kondisi tanaman yang sebagian besar sudah berusia tua. Produktivitas kakao nasional saat ini rata-rata hanya sekitar 700-800 kilogram (kg) per hektare (ha), jauh di bawah produktivitas di sejumlah negara lain yang dapat mencapai 1,5 ton per ha.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyusun program hilirisasi kakao periode 2025-2027 yang menyasar 247.260 ha lahan kakao petani. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri pengolahan kakao di dalam negeri.

“Ada dua program utamanya yakni peremajaan kakao rakyat dan perluasan lahan kakao,” ujar dia dalam webinar Hari Kakao Nasional: Momentum Mendorong Hilirisasi untuk Kesejahteraan Petani, seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/9/2026).

Pada 2025, pemerintah telah merealisasikan perluasan areal kebun kakao sekitar 200 ha dan peremajaan 4.066 ha. Program tersebut kemudian diperluas pada 2026 dengan target perluasan areal sekitar 71.722 ha dan peremajaan 102.488 ha.

Sementara pada 2027, pemerintah menargetkan penanganan 59.974 ha yang terdiri atas perluasan lahan 19.700 ha dan peremajaan 40.274 ha.

Selain peremajaan dan perluasan lahan, pemerintah juga memberikan bantuan benih sebanyak 1.000 batang per hektare serta bantuan upah kerja kepada petani.

Ebi mengatakan, pemerintah juga tengah merevisi Keputusan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/Kb.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao. Revisi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan program hilirisasi kakao nasional.

BPDP Siapkan Dukungan Anggaran

Dukungan terhadap program peremajaan kakao juga datang dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Plt Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP, Arfie Thahar, mengatakan pihaknya menyediakan anggaran untuk mendukung peremajaan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk sektor hilir dan penguatan akses pasar, BPDP juga menerima proposal langsung dari pelaku usaha. Dukungan tersebut mencakup riset perkebunan untuk menghasilkan inovasi produk dan teknologi hingga tahap komersialisasi serta rekomendasi kebijakan.

“Kami siap memberikan dukungan pendanaan untuk meningkatkan nilai tambah produk kakao dan turunannya,” kata dia.

Industri Kakao Belum Maksimal

Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia-Cacao Sustainability Partnership (Askindo CSP), Jefrey Haribowo, menilai upaya pemerintah mempercepat hilirisasi perlu dibarengi dengan pembenahan di sektor hulu.

Produksi biji kakao Indonesia tercatat sekitar 200.000 ton pada musim 2024/2025. Di sisi lain, permintaan kakao dan cokelat dunia terus meningkat sekitar 2-3% setiap tahun.

Indonesia sebenarnya memiliki sekitar 1,4 juta ha lahan kakao. Namun, luas lahan tersebut terus mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap pasokan bahan baku dan utilisasi industri pengolahan kakao nasional.

Saat ini terdapat 11 industri pengolahan kakao dengan kapasitas mencapai 700.000 ton, tetapi tingkat utilisasinya baru sekitar 51%.

"Karena itu, kami sangat mendukung upaya percepatan ketersediaan benih kualitas tinggi untuk perbaikan lahan kebun kakao yang hampir 99 persen dimiliki petani," kata dia dalam webinar yang digelar Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan BPDP.

Jefrey berharap pemerintah memperkuat kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh serta fasilitator yang berfokus pada komoditas kakao. Penguatan kapasitas petani juga dinilai penting agar produk kakao Indonesia mampu memenuhi berbagai persyaratan keberlanjutan di negara tujuan ekspor.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI), Arif Zamroni, berharap pemerintah memperkuat pendampingan kepada petani kakao, meningkatkan kualitas produksi dan SDM, serta memberikan dukungan advokasi kebijakan yang berpihak kepada petani.

Dengan pembenahan dari sektor hulu hingga hilir, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kembali produksi kakao nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri kakao global. (Lip6)